Tahun 2013, Kementerian Kesehatan Raih 6 Penghargaan

Apa yang terlintas pertama kali jika ditanyakan pendapat anda tentang Kementerian Kesehatan?

Setiap orang mempunyai persepsi berbeda terhadap Kementerian Kesehatan.  Namun bisa juga masyarakat memiliki opini yang sama terhadap Kemenkes. Persepsi buruk atau opini positif pada setiap orang biasanya didasarkan pada pengalaman pribadi berinteraksi dan terdampak langsung kebijakan Kemenkes. Persepsi dan opini juga sangat terpengaruh oleh pemberitaan media massa dan media sosial terhadap kasus tertentu.

Jamkesmas, atau pelayanan rumah sakit misalnya. Tak lepas dari faktor pengaruh baik dan buruknya persepsi terhadap Kementerian Kesehatan. Jika berbicara persepsi atau opini publik (masyarakat), tahukah anda bahwa pada tahun 2013 ini Kementerian Kesehatan telah  mendapatkan 6 penghargaan terkait pelayanan publik. Penghargaan ini sebagai representasi pengakuan publik melalui lembaga/badan yang kredibilitas dan kapasitasnya terpercaya.

Inilah 6 penghargaan yang didapatkan Kementerian Kesehatan sepanjang tahun 2013 yaitu:

1/ Rapor Hijau Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Pada Bulan Juli, Ombudsman RI (ORI) melakukan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan. Observasi itu dilakukan oleh tim Ombudsman selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2013 dengan didasarkan standar pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasar penilaian Ombudsman, Kementerian Kesehatan berada di zona aman atau berada di zona hijau karena tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang pelayanan publik sangat tinggi. Selain Kemenkes, 3 Kementerian juga mendapat rapor hijau dari Ombudsman yaitu Kementerian ESDM, Kemendag dan Kemenperin. Sementara itu 9 Kementerian mendapat rapor kuning dan rapor merah untuk 5 Kementerian.

Ombudsman menggunakan variabel penilaian mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia dan unit pengaduan. Selain itu, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi, misi dan motto, sertifikat ISO, atribut dan sistem pelananan terpadu.

2/ Instansi Integritas Tinggi berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementerian Kesehatan termasuk dalam besar Kementerian/Lembaga dengan skor tertinggi pada survei sektor publik yang dilakukan KPK pada Tahun 2013. Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya; dan potensi integritas yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi.

Setiap tahun sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2013, Kementerian Kesehatan berhasil masuk 5 besar instansi dengan skor tertinggi dalam penilaian integritas KPK. Setiap tahun KPK melakukan survei integritas terhadap tak kurang dari 80 instansi pusat dan daerah.

Tahun 2011, skor tertinggi survei integritas KPK yaitu BKPM, Kementerian Kesehatan, PT. Jamsostek, Kemenperin, PT. Pelindo II (Pesero). Pada tahun 2012 yaitu PT. Jamsostek, Kemendikbud, BKPM, BPOM, Kementerian Kesehatan. Dan pada tahun 2013 yaitu Kemdikbud, PT.Jamsostek, PT.Angkasa Pura II, BKPN dan Kementerian Kesehatan.

3/ Instansi dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Tahun 2013 ini, Kementerian Kesehatan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-PP) atas laporan keuanganya tahun 2012 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian WTP diberikan BPK terhadap instansi yang mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pencapaian opini WTP bagi Kementerian Kesehatan bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu upaya sungguh-sungguh dan terus menerus. Selama dua tahun berturut-turut yaitu pada 2009 dan 2010, BPK memberikan Opini Disclaimer terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan. Berbagai upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan memberikan hasil nyata, sehingga BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2011. Dan akhirnya, tahun 2013 kerja keras dan perbaikan Kemenkes dapat memperoleh opini WTP atas laporan keuangan oleh BPK.

4/The Most Prefered Policy of Public Institution.
5/ The Most Valuable Policy of Public Institution.
6/ The Most Trusted Public Institution.

Ketiga penghargaan diperoleh Kementerian Kesehatan dalam Indonesia Brand Champion Award 2013. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian Kesehatan menyabet 3 predikat Platinum Brand untuk kategori "ministry".

Indonesia Brand Champion Award merupakan penghargaan yang diberikan berdasarkan berdasarkan survei publik dengan indikator awareness, image, likeability, dan usefulness oleh MarkPlus Insight dan majalah Marketeers. Penghargaan untuk kategori Layanan Publik diberikan sebagai apresiasi terhadap instansi publik yang telah memberikan pelayanan dan kebijakan terbaik bagi masyarakat selama satu tahun terakhir.

Markplus Insight dan Marketeers secara acak melakukan survei kepada masyarakat umum (diluar kalangan pemerintahan, BUMN dan anggota POLRI/TNI) yang melakukan pengurusan, menerima maupun melakukan transaksi layanan publik yang disediakan di instansi bersangkutan.

Apresiasi masyarakat melalui  Indonesia Brand Champion Award 2013 ini membuktikan  bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi publik yang memiliki kebijakan paling disukai, kebijakan yang paling bernilai sekaligus instansi publik yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Itulah 6 penghargaan untuk Kementerian Kesehatan yang diperoleh sepanjang tahun 2013. Bagaimana menurut anda?

Read More

Kementerian Kesehatan Juara Layanan Publik pada Indonesia Brand Champion Award 2013

Hati bersorak kegirangan saat membaca halaman the Marketeers, Kementerian Kesehatan menjadi Jawara Pelayanan Publik. Dengan dada deg-degan dan mata sedikit berkaca-kaca, saya cermati rentetan kalimat dalam berita Indonesia Brand Champion Award 2013 itu.

Wow, fantastis! Ternyata Kementerian Kesehatan memenangi 3 brand untuk kategori Ministry (Kementerian) pada Indonesia Brand Champion Award 2013 yang diselenggarakan MarkPlus yaitu :

1. MOST PREFERED POLICY of Public Institution


2. MOST VALUABLE POLICY of public institution


3. MOST TRUSTED public instituion

Bangga rasanya! Betapa tidak, diberbagai kesempatan dan rapat saya selalu mengangkat tentang pentingnya institution branding Kementerian Kesehatan. Dan saya mensyukuri apresiasi yang diberikan sebuah institusi ternama dan kapabel dalam bidang marketing dan branding ini.

Sebagaimana ditulis the Marketeers, kebutuhan akan layanan publik yang profesional dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat terus berkembang semakin tinggi. Hal ini mengharuskan instansi Layanan Publik di Indonesia terus melakukan pembenahan, baik dalam pelayanan maupun pembuatan kebijakan.

Untuk persepsi masyarakat terhadap institusi, MarkPlus Insight kembali melakukan survei tentang awareness, Image, Likeability, dan Usefullness Kebijakan Instansi Layanan Publik di Indonesia. Survei ini bertujuan mengukur penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan layanan yang diterima dalam setahun terakhir ini.

Survei menggunakan metode kuantitatif dengan survei telepon ini dilakukan pada medio September 2013 dengan melibatkan 700 responden masyarakat umum di enam kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar.

Responden dalam survei ini adalah masyarakat umum yang merupakan pengguna/penerima layanan yang dalam satu tahun terakhir pernah melakukan pengurusan, menerima, maupun melakukan transaksi pembelian pada layanan publik. Responden bukan seorang pegawai di lingkungan pemerintahan/BUMN/TNI-POLRI dan pada masing-masing kota dipilih dengan metode random sampling dan dilakukan dengan phone survei. Responden mewakili masyarakat kelas menegah keatas (SEC AB). Berdasarkan hasil survei tersebut, MarkPlus Insight bersama Marketeers kembali memberikan penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2013.

Adapun para pemenang penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2013 kategori Layanan Publik adalah:

 

[caption id="attachment_258" align="alignnone" width="653"] Kementerian Kesehatan Pemenang Layanan Publik pada Indonesia Brand Champion Award 2013 oleh MarkPlus[/caption]

Read More

Yang Muda Mestinya Semangat Kerja PNS

Bulan-bulan ini adalah musim PNS, anggap saja demikian. Hampir tiap hari ada berita Kementerian ini atau Pemda itu buka penerimaan CPNS. Juga melalui media sosial, dapat ditandai semakin semaraknya gairah anak-anak muda berburu peluang menjadi CPNS berbagai instansi pemerintah.

Bagi saya, rasanya seperti memutar kembali jarum sejarah sekitar 8 tahun lalu. Ketika itu, saya bersamaan puluhan ribu orang mengikuti ujian masuk CPNS di stadion utama Senayan. Bayangkan saja, Gelora Bung Karno yang biasanya penuh sesak suporter sepak bola, hari itu menjadi lautan anak bangsa yang mengadu nasib sebagai abdi negara. Dengan jumlah pelamar yang konon lebih besar, tahun ini semaraknya hampir serupa terjadi.

Hanya saja, untuk diri saya pribadi ada bedanya. Diantara ribuan peserta ujian, saya iseng saja mencoba peruntungan melamar CPNS. Tadi sudahlah, lain waktu mungkin saya bisa ceritakan "keberuntungan" itu hingga akhirnya saya jadi PNS. Sekarang kita bicarakan tentang atmosfer atau suasana semaraknya penerimaan CPNS yang sudah banyak dilakukan secara online.

Saya sungguh-sungguh berharap, para muda yang saat ini melamar menjadi PNS dapat memelihara semangatnya. Antusiasme yang muda ini harus dipertahankan bingga nanti jika benar-benar bekerja jadi PNS. Sejujurnya saya gelisah, jangan-jangan semangat yang muda ini hanya sebatas berburu syarat-syarat dan melamar CPNS. Jangan sampai antusias ini sekedar lolos dari status pengangguran. Amit-amit melamar PNS disebabkan menjalani nepotisme. Yang model begini, biasanya cepat loyo.

Sebaliknya, saya sangat berharap anak-anak muda penuh energik dan berdedikasi tinggi lolos sebagai CPNS. Saya mau anak-anak muda cerdas lulusan universitas terkemuka memenuhi seleksi calon pegawai negeri sipil ini. Saya mimpi, generasi muda seperti ini yang menjadikan PNS sebagai pilihan utama. Karena saya sangat yakin, dengan itulah salah satu pendorong utama reformasi birokrasi terwujud di negeri ini.

Sok idealis ya? Biarlah! Percuma anda para mahasiswa cerdas yang teriak-teriak, demonstrasi atau mencaci Pemerintah. Sia-sia anak muda berintegritas yang terus-terusan kritik Pemerintah tapi ogah masuk sistem birokrasi. Sebaliknya, yang masuk PNS hanya sisa-sisa generasi yang tak laku di swasta atau orang-orang yang enggan berkarya. Akibatnya, antusias dan semangat itu hanya saat lamaran saja.

Bukan apa-apa sih, saya hanya menumpahkan uneg-uneg. Saya merasa sudah cukup melihat PNS muda kering antusias dan miskin integritas. Sudah cukup pula menyaksikan pemuda dengan status CPNS suka datang terlambat dan pulang lebih awal dari jam kerja. Terlalu sering merasakan pemuda PNS yang malas belajar mengasah kemampuan.

Sesungguhnya banyak faktor sebab PNS kering antusias dan miskin integritas. Bisa jadi memang sejak awal tidak berminat PNS. Bisa juga tanpa kapasitas tapi beruntung masuk PNS, biasanya hasil kolusi dan nepotisme. Atau terlanjur terpengaruh budaya kerja buruk PNS lama.

Sayanglah, jika yang muda tidak semangat bekerja PNS. Jika hanya andalkan nepotisme, lebih baik jangan jadi PNS. Jika sekedar cari pekerjaan, bukan PNS statusnya. Kasihan bangsa ini yang tak segera bangkit maju karena birokrasinya. Sebaliknya, yang muda semangatlah melamar dan bekerja sebagai PNS.

Semoga pelamar yang membaca ini menjadi PNS yang antuasias dan berintegritas. Amiin.

Read More

Perda Lansia, Hanya Indah Diatas Kertas

"Kami tak ingin Perda ini hanya menjadi peraturan yang tidur"

Hari ini saya merasa punya semangat menerima tamu yang berasal dari Semarang. Tamu itu adalah 20-an anggota DPRD Jawa Temgah yang ingin berkonsultasi penyusunan Perda tentang kesejahteraan lanjut usia.

Hal menarik patut dicermati adalah niatan para wakil rakyat Jawa Tengah ini. Dengan kunjungan konsultasi mereka ingin memastikan apakah Perda yang mengatur kesejahteraan bagi orang-orang lanjut usia ini perlu diteruskan atau dibatalkan. Alasannya seluruh muatan pasal-pasal dalam Perda ini pada dasarnya telah diatur dan dikerjakan oleh berbagai sektor SKPD. Namun demikian, tidak terasa gregetnya dilapangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran anggota DPRD Jateng jika perda disahkan hanya menjadi peraturan tidur, tidak jelas dalam pelaksanaannya.

Ini yang saya suka. Kunjungan kerja DPRD kali ini terasa beda ruh dan semangatnya. Selain materi Perda yang terkesan "antik", kesejahteraan lansia bukanlah topik seksi, juga topik diskusi berkualitas, bagaimana agar perda bukan hanya indah diatas kertas. Istilah peraturan yang indah diatas kertas biasa saya gunakan untuk peraturan yang tersusun berupa pasal-pasal berisi aturan bersifat normatif dengan bahasa konseptual dan tidak operasional. Dengan kata lain, peraturannya ada, sudah ditetapkan, tetapi tidak dapat dilaksanakan atau andai ditegakkan pun tak terasa dampaknya bagi masyarakat.

Mencermati pertanyaan dan pernyataan beberapa anggota DPRD Jateng, saya rumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa kesejahteraan lansia merupakan program yang menjadi urusan banyak sektor, bahkan bisa jadi semua sektor, dan lintas SKPD, tetapi kesan masyarakat lansia tidak diurusi begitu kuat.
2. Sudah terbentuk Komisi Daerah Lansia di tingkat Provinsi bahkan sebagian besar Kabupaten/Kota juga ada Komda Lansia tetapi perannya tidak maksimal.
3. Permasalahan anggaran program lansia dan perlunya menggandeng pihak swasta.

Setelah apa yang dirasakan dan permasalahan yang dihadapi, dibenak para wakil rakyat ini muncul pertanyaan; perlukah sebenarnya Perda Lansia ini?

Ditengah kegaulauan hati para anggota Dewan ini, rencana penyusunan Perda Kesejahteraan Lansia ini patut diapresiasi. Malah harua dikasih jempol. Mencermati materi dan norma pasal per pasal, Perda ini harus ditiru oleh daerah lain. Perda ini wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap perkembangan jumlah manusia lanjut usia yang semakin besar seiring meningkatnya angka harapan hidup manusia Indonesia. Perda Lansia ini justru bisa menjadi payung hukum yang secara operasional dapat mensinergikan sektor dan SKPD Provinsi Jateng yang mengurusi lansia.

Agar Perda Kesejahteraan Lansia ini tidak hanya indah diatas kertas, sebuah peraturan harus dilengkapi secara jelas tegas siapa pelaksana eksekutornya (leading sector). Secara konkrit, saya sarankan agar dilakukan penguatan Komisi Daerah Lansia secara kelembagaan dan penganggaran. Sebagai lembaga non SKPD yang memikul tanggung jawab koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kesejahteraan lansia, Komda Lansia harus kuat organisasi, sumberdaya dan anggarannya. Dengan penguatan Komda Lansia dimasukkan dalam Perda, tentu bukan hal sulit dalam pelaksanaan kesejahteraan lansia.

Muncul pertanyaan anggota DPRD, bagaimana caranya agar Komda Lansia dapat didukung anggaran rutin?

Komda Lansia memerlukan anggaran operasional yang tidak sedikit. Bisa saja menggandeng sektor swasta, namun ini memerlukan upaya yang tidak mudah dan bentuk kerjasamany

Mestinya bisa diambilkan dari kewajiban UU Kesehatan yang diamanatkan kepada setiap daerah menganggarkan 10 persen APBDnya untuk sektor kesehatan. Dan untuk memperkuat operasionalnya, dibentuklah Sekretariat yang secara ex officio SKPD pembina teknis bidang kesejahteraan lansia. Bisa saja setingkat eselon 2 atau eselon 3 Dinas Sosial yang secara rutin mempunyai anggaran terkait kesejahteraan lansia. Dengan kata lain, anggaran operasional yang berasal dari APBD Komda Lansia ditempelkan kepada Dinas Sosial.

Secercah kelegaan terpancar di wajah Ketua Baleg DPRD Jateng yang memimpin rombongan. Ketika saya tanyakan, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi, jawabnya;

"Nah, point terakhir inilah yang menjadi intinya. Kami belum terpikirkan penguatan Komda Lansia. Juga tidak ngeh untuk menempelkan anggaran pada SKPD. Terima kasih"

Terima kasih juga pak. Semoga Perda Kesejahteraan Lansia segera ditetapkan dan tidak hanya indah diatas kertas, alias peraturan tidur. Mari kita ingat bahwa dengan izin Gusti Alloh, kita juga akan menjadi lansia.

Read More

RUU Keperawatan: Kemenkes Mencari yang Baik

"...berkurangnya DIM tidak mengakibatkan lebih buruknya hasil atau pengaturan. Dimasukkannya Kebidanan juga tidak mengurangi substansi norma Keperawatan"

Saat ini RUU Keperawatan tengah dibahas antara DPR dengan Pemerintah. Dalam suatu kesempatan ngobrol dengan Prof Budi Sampurna (Staff Ahli Menkes Bidang Medicolegal), saya pernah tanyakan beberapa hal terkait RUU Keperawatan. Saya tuliskan beberapa hal yang dapat saya rangkum seperti dibawah ini :

Prof, benar nggak sih tudingan Kemenkes tidak berperan dalam RUU Keperawatan?

Dari awal, RUU Keperawatan itu dicanangkan sebagai inisiatif DPR. Oleh sebab itu peran Pemerintah dilakukan dengan memberikan masukan pada saat Rapat Dengar Pendapat. Beberapa kali kita diundang oleh DPR maupun DPD untuk memberikan masukan. Saya kira ada perannya, tetapi tidak dalam arti inisiatif pembahasan.

Benarkah Kemenkes terlambat ajukan DIM RUU Keperawatan?

Pemerintah baru terima RUU Keperawatan tanggal 18 Februari dan Ampres (Amanat Presiden) bulan April. Kemudian kita menyusun DIMnya (Daftar Infentarisasi Masalah) masih dalam batas waktu 2 bulan atau agak lebih sedikit.

Ada opini yang dibangun bahwa usulan memasukkan Kebidanan itu hidden agenda Kemenkes hambat RUU Keperawatan. Pendapat Prof?

Saya kira Bu Menkes sudah berkali-kali tegaskan, Pemerintah tak ingin menggagalkan RUU Keperawatan. Tidak ada niat juga mendiskriminasi antara perawat dan bidan. Kita ingin dua-duanya sama berhasil. Kesempatan yg baik pada pembahasan RUU Keperawatan, alangkah baiknya sekaligus substansi kebidanan juga dimasukkan. Toh, masih sama dalam satu rumpun. Meskpun tugas fungsinya berbeda.

Hal yang sama juga kita lakukan pada UU Praktek Kedokteran terhadap kedokteran gigi, berada dalam satu. Kalau ada yang mengatakan dalam UU Kedokteran itu sama-sama dokter. Bukan, di luar negeri tidak pernah kita kenal dokter gigi itu sebagai dokter gigi. Tetapi dentist. Itu berbeda dengan dokter. Tetapi kita coba cari persamaanya. Demikian juga pada waktu kita membahas RUU Pendidikan Kedokteran di Komisi X. Itu pun kita cari persamaannya. Meskipun bedanya banyak, tetapi kita cari persamaannya. Dan memang berhasil kita melakukan itu.

Gimana teknis penggabungan menjadi RUU Keperawatan dan Kebidanan?

Ini yang kita mohon. Jika dapat disepakati bisa kita bahas RUU Keperawatan dan Kebidanan, idenya adalah mencari persamaanya. Kita sudah melakukan itu dalam DIM RUU kita inventarisasi persamaan. Bedanya hanya satu kok!. Yaitu pada waktu praktek. Praktek perawat tentu saja beda denang praktek bidan. Itu yg kita bedakan dalam 2 Bab yang berbeda.

Perubahan DIM RUU Keperawatan itu disebabkan penambahan substansi. Juga adanya penyesuaian substansi oleh karena ada Undang-Undang baru yaitu UU Pendidikan Tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran. Yang kita sesuaikan modelnya dengan UU Dikdok misalnya bagaimana pendidikan keperawatan itu sejak akademik hingga profesi digabung dan seterusnya.

Begitu pula ada usulan mengubah Konsil. Itu tentu saja dapat kita bahas bagaimana jalan keluarnya. Kita memang mendapatkan surat resmi dari Menpan agar tidak membentuk lembaga baru. (Dalam hal Konsil) kemudian dari Kemendikbud saat ini juga berproses RUU Keinsiyuran. Tadinya disana juga diusulkan ada konsil, kemudian mereka bersepakat tidak ada konsil tetapi menguatkan organisasi profesi. Tetapi silahkan kita dapat kembangkan dalam pembahasan kita untuk cari jalan keluar terbaik.

Yang penting dicatat, berkurangnya DIM tidak mengakibatkan lebih buruknya hasil atau pengaturan. Dimasukkannya Kebidanan juga tidak mengurangi substansi norma Keperawatan. Saya cenderung untuk saat ini mari kita bahas bersama-sama lebih dahulu untuk melihat, sebetulnya apakah substansinya lebih buruk atau lebih baik. Tentu kita semua mencari yang baik.

Read More

Perbedaan antara Humas dengan Pemasaran

Tak sedikit orang Humas merasa lebih penting dari orang Pemasaran. Sebaliknya banyak juga praktisi Marketing beranggapan lebih dibutuhkan daripada praktisi Public Relations. Terjadilah diskursus apa perbedaan Humas (Public Relations) dengan Pemasaran (Marketing). Apakah demikian juga anda?

Dalam tataran teori maupun praktek, sering muncul perdebatan tentang perbedaan Humas (Public Relations) dengan Pemasaran (Marketing). Kedua aktivitas ini sesungguhnya merupakan bagian dari komunikasi sehingga mengandung prinsip dan komponen komunikasi.

Dalam komponen itu terdapat sumber, pesan, media, khalayak atau penerima informasi serta tujuan komunikasi. Namun demikian, Humas dan Pemasaran memiliki orientasi yg berbeda secara signifikan. Mari kita cermati, perbedaan mendasar konsep Humas (Public Relations) dan Pemasaran (Marketing).

Pertama, pesan komunikasi. Aktivitas Humas dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders (termasuk didalamnya adalah konsumen atau calon konsumen). Pemasaran mengkomunikasikan hal-hal (pesan) yg berkaitan aktivitas perusahaan yang mengandung citra tertentu.

Misalnya, Public Relations sebuah rumah sakit akan meyakinkan publik/stakeholders berkaitan aktivitas yg mengandung citra positif dari pelayanan rumah sakit. Pada sisi lain, pihak Marketing menyajikan pesan dalam bentuk promosi atau penawaran produk atau jasa pelayanan yang disediakan rumah sakit dan berupaya mendorong konsumen/pasien memanfaatkan produk/jasa layanan yang ditawarkan rumah sakit.

Kedua, alat menyampai pesan. Dalam kegiatan Humas, alat menyampai pesan adalah berita (news). Para praktisi Humas hanya mengirimkan informasi pada media massa dan media sosial agar memuat informasi menjadi berita yg bisa dibaca khalayak. Secara ekonomis, ongkos penyampaian pesan rendah, namun tetapi memiliki kredibilitas tinggi. Pada sisi lain, alat penyampaian pesan yg digunakan dalam Pemasaran adalah iklan.

Ketiga, penggunaan media. Dalam perspektif Public Relations, media merupakan salah satu komponen stakeholder yang penting untuk di jaga. Walau menempatkan media sebagai relasi, dalam berbagai aspek Humas (Public Relations) tdk bisa secara gampang memaksa media untuk mempublikasikan semua hal yg direlease  karena itu terkait kewenangan redaksional. Pada sisi lain, pihak Pemasaran (Marketing) justru memiliki kebebasan untuk menempatkan tempat, waktu memasang iklan, sesuai dengan tarif yang dibayarkan.

Keempat, jangka waktu aktivitas. Dalam menjalankan aktivitasnya, Humas bersifat jangka panjang, dalam artian sebagai fungsi manajemen, Humas harus mampu merancang berbagai aktivitas agar organisasi atau perusahaan itu bisa bertahan sepanjang waktu. Sebaliknya Pemasaran, dari segi waktu, aktivitasnya lebih bersifat jangka pendek sesuai usia produk atau jasa yang ditawarkan.

Kelima, target atau sasaran komunikasi. Target sasaran dari aktivitas Humas menyentuh publik luas, terutama yg memiliki kepentingan terhadap kehidupan organisasi. Pada pihak lain, sasaran komunikasi Pemasaran lebih ditujukan pada mereka yang dianggap berpotensi membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan.

Tentu, masih ada perbedaan lain yg bisa menunjukkan aktivitas Humas dan Pemasaran seakan-akan menjadi perdebatan. Dalam praktek, sering sekali dijumpai terjadi penggabungan antara Humas dan Pemasaran demi efektivitas. Perbedaan antara Humas (public relations) dengan Pemasaran (Marketing) sesungguhnya ingin menjelaskan bahwa kedua aktivitas ini memang memiliki keunikan sehingga tidak perlu diperdebatkan. Siapa pun kedudukan anda, Humas atau Pemasaran, keunikan masing-masing akan menjadi kekuatan yang bisa mendukung kinerja rumah sakit.

Read More

Menkes: Tidak Sedikit pun Berfikir Menolak RUU Keperawatan

“Saya kok curiga pemerintah ada niatan menghambat lahirnya UU (Keperawatan) ini,” ujar Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR pada Rapat Kerja bersama Pemerintah (28/8/2013).

Pernyataan politisi PDIP itu, tidak begitu mengagetkan. Beberapa anggota Komisi IX menyatakan hal yang relatif senada bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mempersulit penetapan RUU Keperawatan menjadi Undang-Undang. Pendapat ini setali tiga uang dengan organisasi keperawatan PPNI, yang sudah berkali-kali menggiring opini bahwa Kemenkes menghalang-halangi pengesahan RUU Keperawatan. Bahkan bisa jadi pernyataan anggota DPR ini juga disebabkan tekanan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi profesi keperawatan ini melalui berbagai forum bahkan melalui banyak aksi demonstrasi.

Usulan Pemerintah agar dimasukannya kebidanan dalam RUU Keperawatan semata-mata didasari selain pada rumpun tenaga kesehatan yang sama juga alasan efisiensi dan efektifitas. Jika dilihat pasal per pasal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak ada norma yang hilang. Khususnya, dalam hal pendirian Konsil dan Kolegium, Menteri Kesehatan menjanjikan untuk dibahas bagaimana baiknya demi kemanfaatan bersama.

Dalam raker tersebut, Ibu Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan mewakili Pemerintah, mendengarkan secara seksama pernyataan para anggota DPR yang cenderung menuduh Kemenkes tak pro RUU Keperawatan Kesehatan.

“Saya ucapkan terima kasih. Pertama saya menghargai anggota DPR yang terhormat sudah membahas RUU Keperawatan dengan mendalam dan cukup lama,” dengan tenang Menkes mengawali tanggapannya.

Kemudian Ibu Nafsiah Mboi melanjutkan dengan bercerita saat awal menjadi Menkes.

“Saya kaget, baru pada bulan April terima ampres tetapi Mei saya dibanjiri lebih dari 1000 sms tanpa nama. Kata-katanya sangat kasar. Terus terang malu sebagai seorang menteri dikasari begitu. Saya tidak tahu siapa, tetapi mengatasnamakan diri perawat. Sms itu menyalahkan menkes, kenapa RUU Keperawat tidak dibahas. Padahal Kita selalu menghormati perawat, menghormati bidan. Tidak ada masalah bagi kami, sama pentingnya”, kata Menkes dengan sungguh-sungguh.

“Oleh karena itu saya mohon supaya miss komunikasi diantara kita itu hilang. Kami tidak sedikit pun berfikir menolak RUU Keperawatan. Kami menyatukan (RUU Keperatan & Kebidanan) demi efisiensi. Juga sekaligus efektifitas. Oleh karena itu benar kata salah seorang anggota DPR, justru dalam menyiapkan Jaminan Kesehatan Nasional dan pencapaian MDGs, kita membutuhkan dua-duanya,” tegas Menkes.

“Saya undang PPNI dan PB IDI. Dan saya minta secara terbuka menjelaskan apa sebenarnya masalahnya. Keperawatan bilang perlu pengakuan luar negeri. Kebidanan mengatakan, kami juga menghadapi hal yg sama. PPNI mengatakan kami membutuhkan perlindungan hukum, bidan mengatakan kami juga. Lalu saya mohon kepada perawat dan bidan, bagaimana jika kita bersatu saja. Kita butuh bersatu. Pekerjaan kita besar sekali. Bagaimana kalau bersatu, bikin satu undang-undang”, jelas Menkes dengan mantab tanpa ragu.

Menkes mengambil jeda sejenak. Seluruh orang yang hadir, seakan terkesima dengan pernyataan Menkes. Anggota Komisi IX DPR pun tak melakukan interupsi seperti yang biasa dilakukan.

“Sekali lagi, jika boleh saya tegaskan. Tidak ada sedikit pun keinginan dari kami untuk membeda-bedakan, mendiskriminasikan perawat dan bidan. Sama sekali tidak. Juga tidak sedikit pun, tidak dalam hati kami ingin meniadakan usaha atau upaya anggota dewan yang terhormat. Sama sekali tidak.

Bapak ibu anggota dewan yth, percayalah kami ingin yang terbaik. Betul, percaya kepada saya. Tidak ada keinginan untuk tidak menghargai siapa-siapa. Hanya mengingat kebutuhan di lapangan. Kita membutuhkan tenaga perawat dan bidan, saling mendukung, saling bekerjsama dan mempunyai dasar hukum yg disepakati oleh semua,” ujar Menkes menutup tanggapannya. Akhirnya pembahasan RUU Keperawatan dilanjutkan pada rapat kerja selanjutnya.

Apakah mereka percaya dengan Menteri Kesehatan? Ahh..!

 

Read More