Minggu, 18 Februari 2018

, , , , ,

Pelajaran Berharga dari Pamekasan

Sebuah media daring menurunkan berita dengan judul yang membangkitkan rasa ngeri, "Heboh, 90 Santri Bergelimpangan Usai Mendapat Suntik Vaksin Difteri". Dinas Kesehatan Jawa Timur mengonfirmasi sebanyak 110 anak menyampaikan keluhan linu-linu, sakit kepala dan nyeri ulu hati usai mendapatkan imunisasi difteri. Mereka mendapat perawatan di Puskesmas Kadur, Puskesmas Larangan, Puskesmas Galih, dan RSUD Pamekasan. Kegiatan Imunisasi difteri ini dilakukan di Ponpes Al Falah dan Ponpes Hidayatul Mubtadi'i Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Di tengah giatnya Pemerintah melaksanakan kampanye dan kegiatan outbreak responden immunization (ORI), kejadian di Kabupaten Pamekasan ini tak bisa pandang remeh. Memang benar, keluhan simtomatis para santri itu tidak terkait dengan vaksin difteri. Namun secara psikologis dan sosiologis, tersiar luasnya kabar sakit massal setelah imunisasi berdampak pada program ORI.

Berita daring lokal mewartakan,trauma kejadian di Kadur mnyebabkan 750 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan menolak untuk diimunisasi Difteri, Selasa (13/2/18). Sungguh inilah yang kita khawatirkan.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), individu atau kelompok dapat menjadi stres dan histeria massal sebelum atau sesudah dilakukan penyuntikan imunisasi yang dilakukan secara massal. Kejadian tersebut tidak berhubungan dengan kandungan vaksin atau obat yang disuntikkan. Dalam “Global Manual on Surveillance of Adverse Events Following Immunization”, WHO menyebut beberapa reaksi diantaranya Hiperventilasi (Hyperventilation) dan pingsan (vasovagal syncope or syncope).

Hiperventilasi dapat terjadi karena kecemasan yang berlebihan tentang imunisasi atau suntikan yang menyebabkan timbulnya gejala spesifik seperti pusing, kesemutan di sekitar bagian mulut dan tangan. Diantaranya bahkan mengalami reaksi kejang dan pingsan.

Sakit massal di Pamekasan itu semestinya bisa dicegah oleh penyelenggara imunisasi bekerjasama dengan orang tua dan pihak pesantren. Misalnya saja, para santri dipastikan sudah sarapan pagi dan diciptakondisikan siap menerima imunisasi difteri. Penyelenggara menyiapkan hal-hal yang dapat meminimalkan stres. Diantaranya, ruang tunggu yang nyaman, pemberian vaksin dilakukan di ruangan lain yang tidak terlihat dari ruang tunggu, dan menjaga privasi anak ketika disuntik.

Kejadian di Pamekasan patut menjadi evaluasi mendalam bagi pelaksanaan program ORI. Kita tentu tak ingin trauma kejadian sakit massal ini berkelanjutan. Menciptakan keengganan bahkan penolakan orang tua dan anak untuk melakukan imunisasi Difteri. Persoalan halal haram vaksin masih menghantui, ditambah kejadian pasca imunisasi yang harus segera diatasi.
Harus ada upaya nyata dan serius dari pemangku utama program ORI yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemangku program tidak bisa, dan jangan sampai, bekerja sendiri melaksanakan imunisasi sebagai respon atas Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri.

Suksesnya capaian ORI, tidak hanya ditentukan persoalan teknis kesehatan, tetapi bagaimana pemangku program dapat melibatkan secara aktif sektor pendidikan, sosial keagamaan, pemberdayaan perempuan, lembaga masyarakat dan sektor terkait lain. Di tingkat lokal, program imunisasi harus melibatkan Camat, Lurah/Kepala Dewa, Kepolisian, perangkat desa, darma wanita dan penggerak PKK, para guru, orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat/agama setempat.

Imunisasi bukan semata urusan kesehatan, melainkan investasi menyiapkan generasi penerus yang sehat. Tetapi selama empat bulan ini, kita merasa khawatir dengan KLB difteri. Sepanjang tahun 2017, Kementerian Kesehatan mencatat 939 kasus dan 44 orang meninggal dunia akibat penyakit difteri. Program ORI untuk memberantas difteri dijalan di 170 kabupaten dan kota pada 30 provinsi.

Kejadian di Pamekasan ini semestinya menjadi pelajaran berharga jika tidak ingin program ORI menjadi sia-sia.

Minggu, 04 Februari 2018

, , ,

Solusi Bersama Untuk Semua

Sebuah Catatan untuk Buku “Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN”

Bicara tanpa data itu menyatakan sesuatu dengan dangkal makna. Diskusi di luar kenyataan itu seperti menabur angan-angan. Tidak jauh berbeda dengan memberikan kritik terasa basi jika tanpa disertai solusi. Karena suatu kritisi tanpa solusi, seperti pernyataan harapan tanpa rencana aksi.

Ada sebuah buku baru terbit, “Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN”. Diterbitkan dengan jumlah terbatas, meski tujuan dan isi bukunya melampaui apa yang tertulis diatas kertas. Bangsa Indonesia ini bermimpi, seluruh rakyat memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2019 nanti. Program fenomenal itu dikenal dengan JKN, kependekan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Perjalanan sampai tahun keempat, sebagian besar rakyat sudah mendapat manfaat. Meskipun banyak hal yang harus diperkuat. Buku setebal 149 halaman ini berusaha menyajikan solusi yang bertujuan mendekatkan harapan dengan kenyataan.

Buku “Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN” merupakan kristalisasi pemikiran serial diskusi panel dari banyak ahli. Yang menjadikan buku ini semakin berisi adalah banyak referensi dan data yang diolah hingga menjadi informasi. Ada delapan bagian, diawali (1) Jejak Perjalanan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia, membuka halaman sejarah pelaksanaan pembiayaan kesehatan sejak awal kemerdekaan. Perjalanan singkat menempuh milestone jaminan kesehatan masyarakat hingga JKN dijalankan. Bagian ini tidak semata memberi pesan “jangan lupakan sejarah”, tidak saja asal mula tak boleh dilupakan, melainkan harus jadi pijakan.

Bagian (2) Refleksi Perjalanan JKN, layaknya evaluasi ringkas empat tahun JKN yang dinyatakan secara bernas. Ringkasan itu dibedah mendalam pada bagian selanjutnya, (3) Harmonisasi Regulasi, dan (4) Aspek Pembiayaan. Pisau bedah semakin dalam menghunjam pada bagian (5) Pelayanan dan Kepesertaan, (6) Sumber Daya Manusia dan (7) Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Setiap bagian pisau bedah mengiris tanpa sinis. Misalnya Harmonisasi Regulasi, analis mengiris adanya disharmoni dan kerancuan penafsiran regulasi yang diterbitkan yang mengharuskan revisi. Irisan harmonisasi peraturan itu dikelompokkan dalam besaran iuran, kompetensi dokter Indonesia, tarif kelas 3, kendali mutu dan biaya, transformasi peran BPJS dan rujukan berjenjang. Demikianlah, analisis terus mengiris bagian-bagian pembiayaan, kepesertaan, sumber daya manusia hingga alat kesehatan.

Setiap bagian dibedah hingga menemukan masalah dan diakhiri dengan tawaran solusi. Rangkaian solusi untuk menjadikan JKN semakin berarti bagi rakyat ini diformulasikan dalam sebuah narasi (8) Rekomendasi pada bagian akhir buku ini

Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN merupakan hasil kerjasama Ikkesindo, IndoHCF dan PERSI. Buku ditulis oleh Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes dkk, penyunting Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P MARS,dkk dengan menghadirkan sederet kontributor dari pakar JKN diantaranya Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. Ph.D; drg. Usman Sumantri, Msc; Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D; Dr. Donald Pardede, MPPM, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS; dan dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes.

Kelebihan buku yang disajikan dengan serius, menyembulkan sisi kecil kekurangan untuk membius. Buku Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN ini menjadi pegangan wajib pemangku regulasi, akademisi, praktisi dan pemerhati. Orang awam harus sedikit mengernyit dahi untuk memahami isi, meski akhirnya bakal mengerti arti hakiki JKN setelah membaca buku ini.

Seperti tagline yang tertulis dalam sampul,”Lets make JKN wins for all”, buku ini juga bisa jadi *solusi bersama untuk semua*.

Solusi JKN anda, bisa diunduh di www.indohcf.com

Rabu, 31 Januari 2018

, , ,

Asmat Bukan Hanya Bencana Kesehatan

Tragedi kembali terjadi di tanah Papua. Sebanyak 71 jiwa meninggal akibat campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Pemerintah bersama TNI/Polri sigap menurunkan satgas penangan KLB Asmat. Hingga akhir Januari 2018, ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Bantuan makanan, obat dan pelayanan kesehatan diberikan. Lebih dari 13 ribu anak pun telah mendapatkan imunisasi.

Tanggap pertama KLB Asmat memang telah dilakukan, namun sesungguhnya misi penyelamatan anak-anak Asmat ini masih panjang. Persoalan pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Asmat menjadi perhatian jangka panjang pemerintah. Hal ini penting diingatkan agar tragedi, publik menyebutnya bencana kesehatan, tidak terjadi lagi di Bumi Cendrawasih.

Tepatkah KLB Asmat ini semata-mata bencana kesehatan? Pertanyaan ini penting dan bukan bentuk pembelaan diri. Identifikasi sumber masalah yang tepat akan menentukan intervensi yang cocok dan terukur. Identifikasi masalah yang keliru, hanya akan menghilangkan simtom semata.

Jika mau berbesar hati, KLB campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat merupakan akibat dari beragam masalah yang tak tertangani. Ini mulai dari aspek geogratis, sosial budaya, pangan, infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, kesehatan, politik dan sebagainya. Singkat kata, persoalan Asmat tidak sesederhana sebagai hanya masalah kesehatan.

Mari kita sedikit bedah masalah, dimulai dari KLB Campak. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebut cakupan kegiatan imunisasi campak sepanjang 2017 di Kabupaten Asmat rendah, hanya 17,3 persen. Data itu pun hanya diperoleh Dinas Kesehatan Papua sepanjang Januari-Juni 2017. Sementara pelaporan Juli-Desember 2017 tidak ada laporan sama sekali dari kabupaten ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Mengapa sedemikian rendah cakupan imunisasi? Diantaranya, luasnya cakupan wilayah tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan. Demikian juga untuk menjangkau setiap wilayah atau rumah penduduk akses jalan dan transportasi yang tidak mudah lagi mahal. Tenaga kesehatan juga sulit melakukan imunisasi karena penduduk lebih mengutamakan mata pencahariandi luar rumah. Ini menyangkut geografis, sosial kultural, pendidikan, infrastruktur dan transportasi yang harus segera diatasi.

Di sisi lain, penduduk Asmat yang mengunjungi Puskemas tidak dapat bertemu tenaga kesehatan. Selain karena jumlah terbatas, kalau pun ada besarnya honor tidak sebanding. Ini menyebabkan tenaga kesehatan enggan ditugaskan. Penyediaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab utama Pemerintah Daerah. Sementara itu besarnya anggaran rutin dan otonomi khusus belum dibelanjakan dengan optimal.

Terlambatnya laporan cakupan imunisasi yang rendah dari Pemda Papua ke Kementerian Kesehatan menyebabkan lambatnya respon Pusat. Lagi-lagi ini menyangkut infrastruktur komunikasi, manajemen dan sumber daya manusia. Semakin kompleks sumber masalahnya hingga terjadi KLB Campak dii Asmat.

Selanjutnya tentang gizi buruk disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi oleh asupan makanan sehari-hari. Penyediaan asupan makanan ditentukan oleh kemampuan ekonomi, ketersediaan pasokan dan pemahaman gizi penduduk. Jika setiap keluarga Asmat tidak terpenuhi asupan makanan sehat dan seimbang dalam waktu lama, terjadilah kekurangan gizi atau kejadian gizi buruk.

Data penelitian menemukan adanya hubungan antara status gizi dengan penyakit campak terjadi secara dua arah dan saling memberatkan. Dimana anak dengan status gizi kurang dapat memperberat infeksi campak dan anak yang terkena infeksi campak jika tidak dijaga asupan makannya dapat terjadi kekurangan gizi. Sungguh semakin komplek masalah yang dihadapi saudara kita Asmat ini.

Memperhatikan uraian singkat diatas, bencana kesehatan bukan definisi kejadian yang tepat. Sesungguhnya ini bukan sebatas persoalan definisi kejadian, melainkan proses penemuan dan identifikasi sumber masalah. Kita khawatir, penyebutan bencana kesehatan menyebabkan kita terjebak pada pemikiran sempit bahwa ini persoalan kesehatan semata.

KLB Asmat bukan bencana kesehatan, melainkan tragedi pembangunan. Kita mengajak adanya pemahaman bahwa KLB campak dan gizi buruk merupakan akibat pembangunan berbagai bidang yang belum sesuai harapan. Oleh karenanya, penting dan urgen keterpaduan berbagai sektor dan pemangku tanggung jawab mengatasi masalah Asmat. Bukan hanya sekarang, melainkan jangka panjang hingga waktu yang akan datang.

Minggu, 28 Januari 2018

, , ,

Mencermati Data Difteri

Saat ini, Pemerintah masih gencar melakukan outbreak response immunization (ORI) untuk menanggulangi merebaknya kejadian luar biasa difteri. Sepanjang tahun 2017, Kementerian Kesehatan mencatat 939 kasus dan 44 orang meninggal dunia akibat penyakit difteri. KLB Difteri telah menyebar di 170 kabupaten dan kota pada 30 provinsi.

Ada yang menarik sekaligus memprihatinkan. Tahun 2017 merupakan kejadian terbesar jumlah kasus dan sebaran difteri sejak tahun 2013 di Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi?

Sekurangnya ada dua hal yang menyebabkan difteri kembali merebak dan menjadi kejadian luar biasa di Indonesia. Pertama, cakupan imunisasi gagal mencapai target. Kedua, imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak. Data menunjukkan hampir 80 persen dari jumlah total pasien yang dilaporkan mengalami difteri belum pernah diimunisasi ataupun imunisasinya tidak lengkap.

KLB difteri ini semestinya membuka mata bahwa pengendalian penyakit difteri melalui imunisasi dasar belum optimal. Program imunisasi yang selama ini digalakkan Pemerintah, belum mampu memutus mata rantai penularan difteri. Bahkan difteri pun saat ini tidak hanya menulari pada anak-anak, tetapi juga menyerang pada usia dewasa. Jika pada tahun 2017, sekitar 77 persen penderita difteri pada anak-anak umur 1 – 18 tahun, maka tahun 2018 ini kasus difteri menyerang usia dewasa diatas 18 tahun sekitar 56 persen.

Data yang disebutkan diatas bukan semata angka. Data ini memberi informasi situasi darurat difteri. Harus ada upaya nyata, sungguh-sungguh dan berkesinambungan dari Pemerintah dan pemangku kepentingan. Kita mendukung penuh upaya Pemerintah melakukan ORI di seluruh negeri. Karena memang imunisasi cara efektif pencegahan difteri. Sasaran ORI memang anak-anak usia dibawah 18 tahun, tetapi usia dewasa diatas 18 tahun pun patut dikampanyekan.

Selain imunisasi, sangat penting segera melakukan secara masih edukasi publik dan penguatan sistem informasi kesehatan. Harus diakui sebagaian besar masyarakat kita masih enggan membawa anaknya ke posyandu dan puskesmas untuk imunisasi. Tidak dipungkiri, masih banyak orang yang tidak mengerti imunisasi lengkap difteri. Keawaman soal imunisasi inilah yang mudah dimanfaatkan oleh segelintir anti vaksin untuk memanipulasi persepsi.

Demikian juga sistem informasi harus diperkuat dari tingkat posyandu, puskesmas, Dinas Kesehatan hingga sampai tingkat pengambil keputusan di Kementerian Kesehatan. Sistem informasi imunisasi yang baik akan memudahkan pengambil keputusan melakuan intervensi yang tepat sehingga wabah difteri dapat ditangani sejak dini.

Kembali melihat fakta penyebarannya yang merata di seantero negeri, KLB difteri tidak bisa ditangani oleh sektor kesehatan, apalagi Kementerian Kesehatan sendiri. Suksesnya penanganan KLB Difteri tergantung bagaimana kita bergandeng tangan diantara pemangku kepentingan ORI. Demi investasi masa depan Indonesia, mari bekerja sama menangani KLB Difteri.



Rabu, 06 Desember 2017

, , , ,

Bukan Gowes Biasa

Pada pertengahan Oktober lalu, saya mendapat kesempatan luar biasa mengunjungi Sabang, wilayah paling barat Indonesia. Ini bukan kunjungan biasa di daerah yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia, Thailand dan India. Kota Sabang, terletak di Pulau Rondo yang ditasbihkan sebagai titik nol kilometer Indonesia.

Seiring terbitnya matahari dan desiran angin Selat Malaka, saya menjadi saksi dimulainya tour sepeda "IndoHCF-Koseindo Tour De'Sabang-Jakarta 3000K Indonesia Sehat", Sabtu (14/10/2017). Sesuai nama kegiatannya, tour sepeda ini menempuh jarak sekitar 3000 kilometer, dari titik awal Tugu Nol Kilometer di Sabang hingga titik akhir di Bunderan Hotel Indonesia di Jakarta selama empat minggu.

Ini bukan gowes biasa. Sekurangnya ada tiga alasan, mengapa tour sabang - jakarta berbeda dibandingkan dengan tour gowes lainnya. Yang pertama adalah tujuan event yang digelar kerjasama antara Klub Gowes Komunitas Kesehatan Indonesia (Koseindo) dan Indonesia Healtcare Forum (IndoHCF). Menurut Ketua Umum Koseindo Brigjen TNI (Purn.) Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, tour ini merupakan wujud dukungan nyata komunitas sepeda dan masyarakat dalam memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 guna menyukseskan program Indonesia Sehat. Tujuannya menyadarkan perilaku hidup sehat bagi masyarakat melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Kita sudah sangat maklum, Germas digalakkan karena tren penyakit penyebab kematian yang sudah bergeser kepada penyakit katastropik. Kita juga mengerti, penyakit seperti kanker, jantung, stroke dan lain-lain, sebagai penyedot anggaran lebih dari 30 persen anggaran Jaminan Kesehatan Nasional. Berbagai komitmen dan seremonial digaungkan di berbagai daerah dan media publik. Namun Tour Sabang-Jakarta inilah sedikit kegiatan bermuatan Germas yang nyata diselenggarakan dan digerakkan oleh pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi, Tour Sabang-Jakarta merupakan bentuk aktivasi program Germas yang mampu merangkul berbagai pemangku kepentingan. Diantaranya Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPJS Kesehatan , Dinas Kesehatan TNI dan POLRI , Rumah Sakit Pemerintah-Swasta, Dinas Kesehatan setempat dan beberapa Kodam-Polda. Di beberapa tempat start-finish, justru Gubernur atau Bupati/Walikota ikut langsung menerima dan melepas tim pegowes sekaligus menyemarakan sepeda gembira.

Tentu ini keistimewaan tersendiri bagi event Tour Sabang-Jakarta 3000K dan program Germas. Apalagi Tim Gowes, berjumlah total 30 orang, menyerahkan bantuan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit yang disinggahi sepanjang rute yang dilalui. Bantuan itu berupa perlengkapan promosi kesehatan program Germas, kesehatan ibu/anak dan JKN.

Alasan kedua, mengapa "IndoHCF-Koseindo Tour De'Sabang-Jakarta 3000K Indonesia Sehat" bukan gowes biasa yaitu jarak yang ditempuh. Sesuai dengan nama resminya, tour gowes ini menempuh jarak 3000 kilometer terbagi menjadi 20 etape yang dikelompokan menjadi 3 group etape. Yaitu group etape A Sabang hingga Tebing Tinggi sejauh 935,7 kilometer. Group etape B mulai dari Tebing Tinggi sampai Jambi berjarak 1.104,7 kilometer. Dan terakhir group etape C antara Jambi dan Jakarta sepanjang 880,7 kilometer. Rombongan pegowes mencapai titik finish bertepatan dengan acara puncak Hari Kesehatan Nasional ke 53. Tim Gowes diterima langsung Menteri Kesehatan Nila Moeloek di panggung acara Puncak HKN di Bunderan Hotel Indonesia, Sabtu (12/11/2017) di Jakarta.

Dalam mengarungi sepanjang rute, para pegowes melalui lebih dari 21 titik pemberhentian dengan lebih dari 40 rumah sakit dan puskesmas yang dikunjungi. Berbagai macam kondisi jalan dan kontur tanah sepanjang rute Sabang – Jakarta menjadi tantangan sulit setiap pegowes. Mereka rata-rata menempuh jarak satu etape rata-rata 150 kilo meter selama sekitar 10 jam per hari. Untuk rute terpanjang diatas 200 kilometer harus ditempuh lebih dari 12 jam sehingga pegowes harus menyelesaikan hingga malam hari.

Dan akhirnya, jumlah dan asal pegowes menjadi alasan ketiga mengapa Tour Sabang – Jakarta bukan gowes biasa. Sebanyak 30 orang pegowes yang terbagi menjadi tiga tim inti bergantian dan sambung menyambung menyelesaikan misi sehat ini. Mereka bukan berasal dari atlit sepeda profesional, melainkan orang-orang yang tergabung dalam klub gowes yang berasal dari sektor kesehatan. Atas kesadaran dan kerelaan diri dengan suka cita mengampanyekan perilaku hidup sehat melalui bersepeda.

Yang menarik, ada lima orang yang sanggup menyelesaikan tour dari awal hingga akhir sepanjang 3000 kilometer. Dan yang istimewa diantaranya adalah Darna (40), satu-satunya pegowes perempuan. Perempuan asal makassar ini mengaku pernah beberapa kali mengikuti tur antar daerah menempuh ratusan kilometer namun diakui olehnya tour Sabang-Jakarta ini yang paling jauh.

Di akhir catatan ini, kita dapat mengambil pelajaran dari "IndoHCF-Koseindo Tour De'Sabang-Jakarta 3000K Indonesia Sehat" terkait program Germas yang sedang digalakkan Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Bahwa implementasi aktivitas fisik dalam program Germas tidak bisa tidak harus diwujudkan dalam bentuk aktivasi kegiatan nyata, bukan semata jargon dan seremonial. Aktivasi kegiatan dapat dilakukan dengan merangkul dan memberdayakan berbagai komunitas kesehatan yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Komunitas itu diantaranya sepeda, lari, senam, pusat kebugaran hingga komunitas senam pagi tingkat rukun tetangga. Germas harus menjadi program dan milik bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Setelah tour Sabang – Jakarta, terdengar mimpi dari penyelenggara (Koseindo-IndoHCF) untuk menggowes Papua – Jakarta tahun depan. Mari sehat, mari kita Gowes untuk Indonesia Sehat.

Jumat, 03 November 2017

, , ,

Salam Sehat Kemenkes

Siapa yang pernah dapat salam dari Satpam saat masuk gedung Kemenkes, "Salam Sehat!".

Kawan-kawan menjawabnya apa? "Salam sehat jugaaa..", "terima kasih", atau cuma senyum-senyum aja? Atau ada yang njawab,"walaikumsalam". Bagus tuh jawabannya, lebih berkah.

Sepertinya kebanyakan bingung menjawab "salam sehat" itu. Kasihan pak satpam jadi keki kalau nggak dijawab kan. Nah, gimana jawaban yang benar?

Penting nih diketahui. Salam sehat itu hanya ada di Kemenkes. Di tempat lain nggak bakal ada. Itu salam ala Kemenkes.

Mulai sekarang kalau ketemu sesama orang Kemenkes biasakan ucapkan:

*"SALAM SEHAT"*

Dan kita yang dapat "salam sehat" menjawab dengan:

*"SEHAT INDONESIA"*

sambil menyilangkan tangan kanan dengan telapak tangan menempel di dada kiri.

Jadi, kalau nanti disalami pak satpam, "salam sehat!". Tolong dijawab,"Sehat Indonesia". Anda didoakan sehat, dan ganti Anda mendoakannya beserta seluruh Indonesia. Yeay!

***

Eits bentar, belum selesai. Baca lagi ya.

Pernah dapat sapaan "semangat pagi" belum? Biasanya pada saat rapat atau pertemuan. Padahal hari sudah siang atau sore, tapi salamnya masih "semangat pagi".

Salam yang satu ini emang tidak mengenal hari, pagi siang sore atau malam, selalu diucapkan:

*"SEMANGAT PAGI"*

Tahu nggak jawabnya gimana?

Yang bisa jawab, dapat sepeda deh. Jawabnya:

*"PAGI, PAGI, PAGI. LUAR BIASA!"*

Ingat, suaranya makin meninggi ya. Pas ucapan "luar biasa", tangan kanan mengepal dan menghentakkan siku dari atas ke bawah. Gerakan tangan seperti kalau bilang "yesss!!!" gitu. Mengerti kan? Pasti tahu lah. Sip!

***

Sedikit lagi selesai kok. Lanjutin infonya ya.

Ada satu lagi salam. Aduh, banyak salam ya di Kemenkes. Nggak papa. Semakin banyak salam, semakin berkah. Mengurangi dosa😊

Ini namanya salam Revolusi Mental Bidang Kesehatan. Keren ya! Ini agar diinternalisasi pada saat-saat tertentu terutama rapat atau pertemuan besar.

Caranya begini. Ada satu orang yang memandu, yang lain menjawab.

Pemandu:
*"REVOLUSI MENTAL BIDANG KESEHATAN. INTEGRITAS"*

Hadirin:
*"SEHAT TANPA KORUPSI. JAGA DIRI, JAGA TEMAN, JAGA KEMENTERIAN KESEHATAN"*

Pemandu:
*"ETOS KERJA"*

Hadirin:
*"SEHAT Melayani. CEPAT, TEPAT, BERSAHABAT"*

Pemandu:
*"GOTONG ROYONG"*

Hadirin:
*"INDONESIA SEHAT. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT, INDONESIA KUAT"*

Nah begitu. Harus mulai dihafalkan ya. Kalau sudah hafal, berdoa semoga tukin cair tepat sesuai jadwal. Syukur-syukur naik.

Sebenarnya salam revolusi mental ini ada gerakan juga. Tapi, tahap awal, hafal dulu aja deh.

***

Wahh, jangan bosen dulu. Satuuu lagi. Ini budaya kerja. Ini tidak hanya dihafalkan, tapi juga diamalkan sehari-hari. Kalau hafal dan diamalkan, pasti deh tukin naik. Bisa 100 persen. Horeee!!!

Ini harus jadi budaya kerja kita!

*1T : min 1 pekerjaan tuntas setiap hari*
*2K : min melakukan 2 kebaikan setiap hari*
*3S : Senyum Salam Sapa*
*4M : hadir 4 menit sebelum kegiatan*
*5R : ringkas, rapi, resik, rawat, rajin*

Udah ya. Terima kasih lho, berkenan membaca tulisan ini. Bantu Sebarkan ya. Prok, prok, prok! Insya Alloh dapat pahala. Demi kemajuan diri kita dan Kemenkes tercinta.

Nahhh.. sekarang waktunya nonton video. Ini film bagus banget.
* Klik sekarang >> http://bit.ly/salamkemenkes *



Sabtu, 30 September 2017

, ,

Setnov dan Reputasi Rumah Sakit

Sekali lagi, Setya Novanto membuktikan kesaktiannya. Ketua Umum Partai Golkar ini benar-benar licin melebihi belut, lolos berkali-kali dalam jeratan hukum. Setnov, panggilan akrabnya, memenangi pra peradilan kasus E-KTP yang disangkakan kepadanya, kemarin (29/9/2017) Artinya, status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Ketua DPR itu pun gugur.

Lolosnya Setnov sebagai tersangka mengukuhkan "saktinya" politisi Golkar tersebut. Sebelum kasus E-KTP, sudah tiga kali Setnov lolos dari jerat kasus hukum sejak kasus Bank Bali tahun 1999.

Sebenarnya saya tidak ingin mengulas kasus hukum Setnov, melainkan reputasi rumah sakit. Namun sayang, masih terkait Setnov.

Dua hari sebelumnya, foto politisi kawakan ini juga membuat heboh media sosial dan media massa. Foto dirinya yang terbaring di tempat tidur dengan berbagai alat medis sebuah rumah sakit beredar viral. Banyak berita media massa dan perbincangan media sosial mengungkap empat hingga tujuh kejanggalan foto setnov yang sedang dirawat itu.

Kejanggalan yang paling disoroti adalah Elektrokardiogram (EKG) yang berada di sisi kanan atas tempat tidur Setnov menampilkan grafik terlihat datar. Padahal dalam keadaan terpasang, EKG menampilkan grafik yang bergelombang. Sementara angka 90 pada layar menunjukkan nadi yang normal.

Perguncingan bernada perundungan merebak adanya dugaan kebohongan dalam kasus sakitnya Setnov. Ia dituduh pura-pura sakit untuk menghindari pemeriksaan dan penyidikan KPK. Publik bertanya, jika Setnov pura-pura sakit, apakah dokter atau Rumah Sakit terlibat?

Pertanyaan itu hingga saat ini tidak terjawab. Pertanyaan itu perlahan menguap seiring munculnya "kesaktian" Setnov menghadapi kasus hukum dan politik. Nah, sekarang kita bicara reputasi rumah sakit. Akankah kasus foto setnov ini berpengaruh pada reputasi Rumah Sakit dimana ia rawat?

Menjawab pertanyaan diatas harus dimulai dari sosok sumber. Melihat kedudukan, jabatan dan kasus hukumnya, Setnov merupakan tokoh dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah. Dengan kata lain, publik akan sulit percaya apa pun ucapan atau tindakan orang dengan reputasi rendah. Apa pun yang dikatakan atau dilakukan pihak Setnov akan dianggap salah dan buruk.

Demikian juga dalam kondisi sakitnya Setnov yang terjadi setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, sejak awal publik meragukannya. Persepsi ini menemukan pembenaran saat viral beredar foto Setnov yang sedang dirawat dengan berbagai kejanggalannya. Kukuh sudah opini publik, Setnov pura-pura sakit.

Dalam hal pura-pura sakit itu, apakah Setnov bisa sendiri? Tidak ada yang membantu? Begitu pikir publik. Tentu tidak. Dalam foto itu, Setnov terbaring di ranjang rumah sakit dan dengan alat medis rumah sakit. Jangan-jangan oknum Rumah Sakit terlibat dalam sakit pura-pura Setnov, begitulah persepsi publik.

Ketidakpercayaan publik atas sakit Setnov dapat dilihat dengan langkah KPK. Lembaga anti rasuah itu menyurati IDI agar melakukan pemeriksaan kesehatan (second opinion) kepada Setnov. Persepsi lain muncul, KPK lembaga terpercaya itu mulai ragu dengan kondisi sakit Setnov. Kita tahu, publik lebih percaya KPK dari pada institusi lain. Jangankan kepada DPR, atau Setnov, publik lebih percaya KPK daripada institusi rumah sakit.

Apa yang dilakukan RS tempat Setnov dirawat? Sampai saat ini, saya belum menemukan tanggapan rumah sakit. Memang ada dua pilihan bagi rumah sakit; menanggapi atau membiarkan kasus ini menghilang sendiri.

Pilihan membiarkan biasanya dengan alasan menyangkut rahasia pasien. Atau memang pandangan,"biarkan saja, nanti juga hilang sendiri". Bisa jadi RS tidak mau repot. Atau, RS juga bingung dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Apalagi menyangkut "orang besar" dan "sakti".

Jika pilihan RS menanggapi isu ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rahasia kedokteran atau rahasia medis pasien. Jangan sampai, tanggapan RS melanggar kewajiban menjaga rahasia kedokteran. Kedua, kewenangan penegak hukum dalam pengecualian dari kewajiban menjaga rahasia kedokteran. Ketiga, sosok pasien yang merupakan tokoh dengan segala atribut dan sorotan publik, sehingga memerlukan lebih kehati-hatian. Keempat, tanggapan dimaksudkan untuk mempertahankan kepercayaan publik atas rumah sakit. Kelima, tanggapan bersifat meluruskan disinformasi dan bagian dari edukasi publik. Keenam, tanggapan RS sebagai strategi pemasaran.

Tidak dipungkiri bahwa kasus foto Setnov ini akan segera menghilang dari pemberitaan. Sayang sekali, Google mempunyai loker yang kuat dan besar sehingga file foto Setnov dengan alat medis itu akan tersimpan rapi. Demikian juga ingatan pasien atas layanan rumah sakit akan mudah di-recall saat terjadi hal dan pelayanan rumah sakit yang tidak menyenangkan.

Jangan salahkan jika nanti ada yang bilang,"ohh, rumah sakit tempat Setnov pura-pura sakit itu ya?" . Atau ketika ada masalah antara RS dengan pasien, kemudian pasien itu tidak percaya apa yang disampaikan RS. Kenapa? Karena kepercayaan RS kita tergerus. Akankah kita mudah percaya ucapan orang yang reputasinya rendah? Demikian juga RS dengan reputasi dan kepercayaan rendah, semakin berat bagi RS menghadapi masalah sesungguhnya di kemudian hari.

Saran saya, jika rumah sakit anda menghadapi kasus yang sebanding dengan kejadian Setnov apalagi lebih besar, Rumah Sakit sebaiknya memberikan tanggapan dan pelurusan informasi kepada publik tanpa melanggar ketentuan rahasia kedokteran/pasien. Namun patut dicatat, tanggapan itu harus memperhitungkan kecepatan, ketepatan dan momentum.

Pada akhir tulisan, saya kutipan survei kecil di akun Twitter saya @anjarisme dalam 2 jam ini:

Menurut anda foto ini berpengaruh terhadap reputasi rumah sakit nggak? Retweet jika "Berpengaruh", dan Like jika "Tidak Berpengaruh". Tks

Dari 81 followers yang memberikan tanggapan, sebanyak 76 followers meretweet, menyatakan "berpengaruh" dan 5 followers melike, "tidak berpengaruh". Dengan kata lain, dari 81 d responden sebanyak 94 persen mengatakan isu foto Setnov berpengaruh terhadap reputasi rumah sakit. Ehm!