Langsung ke konten utama

Restrukturisasi Kehumasan Pemerintah

Pada setiap pergantian kabinet pemerintahan hampir dipastikan terjadi restrukturisasi organisasi dan tata kerja kementerian. Restrukturisasi itu bisa berupa penambahan, pengurangan dan re-nomenklatur stuktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Tak terkecuali restrukturisasi juga menyentuh kehumasan pemerintah.

Adanya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Publik mendasari upaya penyampaiaan informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui. Di samping itu, dalam era konsolidasi demokrasi dan keterbukaan ini, sangat diperlukan keterlibatan publik untuk memberi masukan dan saran kepada Pemerintah. Sebab, partisipasi publik adalah komponen penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan komunikasi dengan publik. Untuk menyampaikan informasi kepada publik dan mewujudkan keterlibatan publik ini diperlukan komunikasi yang efektif melalui public relations.

Perkembangan kehumasan atau public relations, baik di dunia maupun di Indonesia, telah menunjukkan peningkatan peran humas dari peran teknis operasional menjadi peran manajemen strategis. Peran humas sangat penting dan strategis, karena hasil kerjanya berdampak pada terbentuknya citra dan reputasi organisasi di masyarakat.



Selain itu, kecepatan komunikasi dari organisasi, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah selalu hadir di masyarakat dengan membangun transparansi dan membuka partisipasi publik. Hal ini sesuai dengan agenda Nawa Cita serta Visi, dan Misi Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, kehumasan termaktub dalam fungsi sekretariat jenderal dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Oleh sebab itu, perlahan namun pasti stuktur kehumasan kementerian pada Kabinet Kerja ini menggunakan nomenklatur Biro Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi dan lain-lain. Ini berbeda dengan nomenklatur kehumasan yang terlanjur akrab pada 10 tahun pemerintahan sebelumnya seperti Pusat Komunikasi Publik, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dan lain-lain. Apakah ada penamaan yang berbeda? Tidak. Pada Perpres yang mengatur organisasi kementerian sebelumnya, secara normatif kehumasan menjadi fungsi kesekretariatan jenderal. Yang membedakan, kebijakan Kementerian PANRB dalam implementasi restrukturisasi organisasi dan tata kerja kementerian.

Dalam berbagai kesempatan rapat restrukturisasi tahun lalu, Penulis menyampaikan kepada Tim Kemenpan RB akan penting dan urgensinya struktur kehumasan langsung berada dibawah Menteri. Bahkan juga dibuatkan policy paper agar kehumasan tidak dipandang semata-mata urusan kesekretaritan jenderal yang bersifat koordinatif dan pemberian dukungan administratif kepada organisasi lini semacam Direktorat Jenderal dan Badan. Kehumasan harus dipandang dan ditempatkan pada posisi strategis, terlibat langsung pada pengambilan kebijakan dan secara substansi langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Tetapi rupanya kebijakan Kemenpan RB sudah bulat, kehumasan “dikembalikan” dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal baik secara substantif maupun administratif.

Menurut pengalaman penulis, ada perbedaan mendasar penempatan stuktur kehumasan dibawah langsung Menteri (Pusat) dengan dibawah Sekretaris Jenderal (Biro). Dengan status Pusat, Humas dapat menyampaikan informasi dan rekomendasi langsung kepada Menteri. Demikian juga, kedudukannya yang menempel langsung Menteri menjadikan Humas dapat hadir pada rapat-rapat pengambilan kebijakan. Hal ini akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sebaliknya dengan status Biro, segala sesuatu informasi dan rekomendasi terkait pengelolaan reputasi kementerian harus disampaikan terlebih dahulu kepada Sekretaris Jenderal. Jika Sekjen menyetujui baru diteruskan kepada Menteri.

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dan hadirnya Tenaga Humas Pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri teknis dan Menkominfo, dapat dimaknai bahwa Pemerintah memandang betapa strategisnya kehumasan. Namun patut disayangkan, fungsi kehumasan yang terstruktur strategis selama 10 tahun juga rohnya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 ini tidak sejalan dengan restrukturisasi kehumasan kementerian.

Kita berharap ada terobosan kebijakan dan posisi Sekretaris Jenderal di Kementerian diisi oleh sosok yang memahami urgensi dan pentingnya kehumasan dalam manajemen reputasi organisasi. Dengan demikian Humas Pemerintah dapat berkedudukan dan bertindak strategis dalam membangun citra dan reputasi Kementerian dihadapan publik.

Postingan populer dari blog ini

Pasien Harus Tahu, Beda Pelayanan IGD dan Poliklinik

"Apa sih susahnya dilayani dulu, administrasi belakangan. RS tidak peduli pasien miskin"
"RS tempatnya pelayanan bukan tempatnya prosedur"
"Birokrasi RS emang berbeli belit. Ribet deh"

Sudah biasa kan menemui komentar seperti diatas. Demikian juga komentar publik terhadap kejadian Naila yang meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan medis kemarin. Dari catatan saya berdasarkan klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit, didapatkan penjelasan bahwa semestinya Naila dirujuk ke IGD, bukan ke Poliklinik. Dari penelusuran saya, ternyata banyak orang belum mengerti bagaimana standar dan prosedur pelayanan di IGD dengan Poliklinik. Padahal sebagai pengguna rumah sakit, kita harus tahu; kapan saatnya ke Poliklinik, kapan mestinya ke IGD. Yuks, kita bahas!

Secara prinsip, prioritas pelayanan medis terhadap pasien didasarkan kepada kondisi dan indikasi medis. Dari sifat kesegeraan penanganan terdapat pasien emergensi dan elektif. Dikatakan pasien emergensi ketik…

Meluruskan Persepsi Salah Atas Cuti Hamil dan Dokter Internship

Siapa yang tak berempati ketika melihat wanita hamil tua yang susah payah mengangkat badan atau berjalan? Melihat wanita hamil dengan segala susah payahnya akan mengingatkan kita pada Ibu yang melahirkan kita atau isteri yang melahirkan anak-anak buah hati kita. Teramat sangat manusiawi jika kita menaruh empati kepada wanita-wanita hamil.

Sebuah tulisan berisi empati terhadap dokter internsip yang sedang hamil tua (konon) ditulis oleh seorang dokter beredar luas. Rasa empati terhadap dokter internsip yang hamil 8 bulan itu bagus sekali. Karena (sekali lagi), setiap kita memang seharusnya berempati. Tetapi rasa empati jangan sampai menghalangi kita bersikap obyektif terhadap program internsip. Rasa empati juga tidak boleh membuat kita mencampuradukan sesuatu hal sehingga mengambil kesimpulan yang tidak tepat.

Dalam hal ini, tulisan tersebut menyimpulkan secara sederhana bahwa karena tidak ada cuti hamil bagi dokter internsip maka program internsip tidak manusiawi. Kesimpulan sederhana i…

Boleh Saja Rumah Sakit Meminta Uang Muka, Asal...

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Substansi norma ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit.

Dalam kesempatan ini, saya mengajak Saudara memahami makna dari aturan tersebut. Kenapa demikian? Karena masih banyak kesimpangsiuran pemberitaan yang cenderung tidak obyektif dan melenceng dari fakta. Bisa jadi hal ini disebabkan kesalahpahaman dan ketidakmengertian. Pertama yang akan kita bahas adalah keadaan darurat atau kegawatdaruratan. Secara terminologi 2 kata ini berbeda, namun substansinya sama. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Mari kita perhatikan dengan seksama kalimat diatas. Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa pelayan…