Himbauan Menkes: Jangan Tatap Langsung Gerhana Matahari Total

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menghimbau masyarakat tidak menatap langsung matahari saat terjadi Gerhana Matahari Total (GMT). Pada GMT, sinar matahari akan terhalang sehingga suasana seperti mendung hingga gelap. Namun meski matahari tertutup bulan, sinar ultra violet (UV) yang terdapat dalam sinar matahari tetap ada.

“Cukup lihat pantulannya saja, atau gunakan kacamata yang benar-benar anti ultraviolet. Hati-hati, karena kacamata berwarna hitam, belum tentu memiliki anti ultraviolet”, himbau Menkes pada acara Rapat Kerja BPOM di Lombok (29/2).

Professor mata itu menjelaskan pupil mata akan membesar saat menatap ke arah GMT sehingga sinar ultraviolet akan masuk ke dinding retina (macula). Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan pada retina mata bahkan mengalami kebutaan.

Bila tidak ingin kehilangan momen ini, masyarakat dapat menyiapkan alat filter atau kacamata khusus. Sehingga momen puncak yang berlangsung sekitar 3 menit ini dapat disaksikan dengan aman dan nyaman.

Gerhana Matahari Total (GMT) diperkirakan terjadi pada pagi hari tanggal 9 Maret 2016. Fenomena langka ini terakhir terjadi di Indonesia pada tahun 1988. Kejadian ini membuat masyarakat dunia terutama di Indonesia memiliki antusias yang besar untuk melihat langsung kejadian  tersebut.

Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses terjadinya gerhana matahari total, khususnya di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Read More

Akun Twitter Resmi Ibu Menkes

Hari ini (27/10), Presiden Joko Widodo melantik Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, diantaranya Prof. DR.Dr. Nila F. Moeloek, SpM sebagai Menteri Kesehatan RI. Ada sesuatu yang istimewa dari Ibu Nila Moeloek selaku Menkes. Tahukah anda, Ibu Menkes punya akun twitter? Ya, @NilaMoeloek.

Sebelumnya dalam profil tertulis "Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs". Namun hari ini setelah pelantikan, bersamaan Hari Blogger Nasional, profil @NilaMoeloek berubah menjadi "akun resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet Kerja 2014-2019"

Tercatat @NilaMoeloek bergabung sejak Juni 2011, lebih tiga tahun. Hingga hari ini @NilaMoeloek telah menulis sebanyak 32 tweet. Dan tweet pertama sebagai Menkes adalah "Terima kasih atas dukungan dan doanya, semoga Indonesia Sehat dapat kita wujudkan dengan kerja keras dan upaya bersama". Jumlah followernya pada saat postingan ini sebanyak 4.305 follower, padahal kemarin baru 191 follower. Dan diperkirakan jumlah follower @NilaMoeloek akan terus bergerak pada hari-hari berikutnya.

Barangkali untuk sebagian orang ini hal yang lumrah. Tetapi sepanjang ingatan saya, inilah pertama kalinya Menkes RI memiliki akun twitter. Dengan berubahnya profil menjadi "akun resmi Menkes", @NilaMoeloek sebagai Menkes RI siap membuka diri berkomunikasi tanpa jarak dengan masyarakat Indonesia. Ibu Menkes bersedia mendengar langsung aspirasi dan suara publik berkaitan dengan urusan kesehatan melalui akun twitter.

Sebagaimana kita maklum bahwa aspek terpenting dalam media sosial, termasuk twitter, adalah sisi ke-sosial-annya. Dimana masing-masing penggunanya dapat berinteraksi dan bercakap secara langsung tanpa sekat kedudukan dan status sosialnya di masyarakat. Media sosial berpotensi menyuguhkan informasi, memberikan solusi dan menjalin persahabatan. Sepertinya demikianlah pula Ibu Menkes dengan akun resmi twitternya.

Ini menggembirakan, dan memang sudah menjadi kebutuhan saat ini dimana pejabat negara dan pejabat publik dapat diakses oleh masyarakat luas. Ibu Menkes @NilaMoeloek tidak sendiri. Ada 21 Menteri dari 34 Menteri Kabinet Kerja memiliki akun twitter. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla juga sudah lama punya akun twitter. Bahkan Presiden SBY sudah sering menyampaikan pendapat, tanggapan dan informasi publik melalui akun resmi twitternya.

Semoga saja melalui akun twitter @NilaMoeloek, Ibu Menkes dapat membangun interaksi dan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan dan publik pada umumnya. Rakyat tentu akan sangat gembira sekali dan menyambut antusias, jika Menteri Kesehatan-nya berkenan menyapa dan berkomunikasi masyarakatnya meski hanya melalui akun twitter.

Contoh nyata yang saya alami. Tweet terakhir ibu @nilamoeloek sebelum sebagai Menkes adalah "@anjarisme sama2. Salam kenal". Tweet itu adalah tanggapan atas mention saya sekitar 30 menit sebelum beliau tertangkap kamera memasuki pintu Istana Negara. Tentu saja saya gembira. Pertama, sebagai rakyat biasa, tweet (mention) saya dijawab oleh sosok penting dan tokoh terkenal yang kemarin statusnya calon Menkes. Begitulah setiap orang rakyat Indonesia akan merasa gembira dan diperhatikan ketika mention tweetnya ditanggapi oleh Menkes-nya.

Selanjutnya, keberadaan akun resmi Menkes RI Kabinet Kerja, @NilaMoeloek bisa jadi pemicu pejabat di jajaran organisasi kesehatan baik Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan lain-lain, juga memiliki akun media sosial juga. Alangkah indahnya jika banyak pejabat publik mau dan mampu berkomunikasi langsung tanpa jarak dengan masyarakat. Jika tak bisa secara fisik, teknologi dan media sosial bisa jadi solusinya.

Tentu ada konsekuensinya seorang pejabat negara atau pejabat publik memiliki akun media sosial. Ditengah kesibukan selesaikan tugas negara dan padatnya agenda kegiatan, pejabat tersebut dituntut mengelola dengan baik. Dan pastinya diperlukan strategi komunikasi publik yang tepat. Alih-alih semakin dekat dengan rakyatnya, strategi komunikasi yang buruk menjadikan pejabat yang bersangkutan dihujat dan dicaci publik. Dan ini berdampak pada citra dan reputasi pejabat tersebut dan organisasinya.

Akhirnya, kita ucapkan terima kasih kiranya sudi mendengar aspirasi publik melalui @NilaMoeloek. Ibu Menkes, selamat bekerja untuk Indonesia Lebih Sehat.

Read More

Menerka Menteri Kesehatan Kabinet Jokowi-JK

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah memastikan tujuh kementerian yang harus diisi oleh kalangan profesional murni.

"Tujuh kementerian itu adalah Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Milik Negara, Pertanian, Pekerjaan Umum, Kesehatan, serta Pendidikan. Ketujuh kementerian tersebut harus dipegang oleh orang-orang profesional yang benar-benar menguasai permasalahan di bidangnya, bukan orang politik," Jusuf Kalla seperti dikutip harian Kompas, Rabu (17/8/2014)

Kriteria profesional nonpartai ini semakin mengerucutkan pilihan diantara nama-nama yang sempat beredar di media. Banyak nama calon Menkes yang diusulkan oleh berbagai kalangan seperti relawan, kelompok masyarakat atau institusi.

Dari media bisa diketahui relawan Jokowi Center melalui Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) dalam rilis akhir mengusulkan Ali Ghufron Mukti sebagai Menteri Kesehatan. Sementara itu Seleksi Menteri Detikcom menyaring nama Ali Ghufron, Andi Wahyuningsih dan Fahmi Idris.

Pemilihan calon Menkes melalui poling juga dilakukan KabinetRakyat.org yang mengunggulkan nama Ribka Tjiptaning dan Ali Ghufron. Sedangkan dari kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI) mengusulkan Agus Purwadianto, Ali Ghufron dan Agung Pranoto

Dari institusi penelitian, diantaranya Institute for Transformation Studies (Intrans) mengusulkan nama calon Menkes yaitu Lie Dharmawan dan Ali Ghufron. Dan tak ketinggalan, Indonesian Research and Survey (IReS) menjagokan Fahmi Idris (Dirut BPJS) sebagai Menteri Kesehatan.

Dari deretan usulan calon Menkes tersebut, Ali Ghufron Mukti adalah sosok yang paling banyak disebut. Saat ini, Ali Ghufron Mukti menjabat Wakil Menteri Kesehatan pada Kabinet Pemerintahan SBY-Budiono.

Sempat beredar kabar bahwa Ribka Tjiptaning adalah sosok kuat kandidat Menkes Kabinet Jokowi-JK. Namun pernyataan Jokowi-JK bahwa Menkes dari kalangan profesional nonpartai seakan memupus kabar itu.

Menguatnya nama Ali Ghufron Mukti dapat dimaknai bahwa Kabinet Jokowi-JK harus siap kerja. Seperti sudah dimaklumi, setiap Menteri memerlukan masa adaptasi sebelum bekerja. Dengan ditetapkannya Menteri Kesehatan yang sebelumnya sebagai Wakil Menkes tentu saja tidak memerlukan waktu lama masa adaptasi itu. Bahkan dengan status sebagai "orang dalam" selama lebih 2 tahun ini, Ali Ghufron sangat mungkin langsung tancap gas pada hari pertama sebagai Menkes.

Kedudukan sebagai profesional dan status "orang dalam Kemenkes" menjadi modal kuat Menkes dalam mewujudkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijanjikan Jokowi-JK. Belajar dari Kartu Jakarta Sehat yang langsung dilaksanakan pada bulan pertama Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tidak berlebihan hal serupa akan dilakukan pada KIS. Dan itu hanya sangat bisa terjadi jika Menkes berasal dari profesional yang mengerti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sosok yang memahami karakter dan budaya birokrasi Kementerian Kesehatan. Dari sederetan nama calon Menkes tersebut diatas, Ali Ghufron Mukti adalah salah satu sosok tepat sebagai Menkes.

Namun demikian, Fahmi Idris, Andi Wahyuningsih dan Agus Purwadianto adalah tokoh-tokoh yang layak dan berkompeten menjadi Menkes. Ada satu lagi nama yang sangat layak dan pantas sebagai Menkes yaitu Akmal Taher. Nama Akmal Taher saat ini beredar di media sebagai calon Menko Kesra, diusulkan oleh Detikcom dan Intrans. Saat ini, Andi Wahyuningsih, Agus Purwadianto dan Akmal Taher adalah pejabat di Kementerian Kesehatan. Sementara Fahmi Idris adalah Direktur utama BPJS Kesehatan. Sesungguhnya ada satu nama yang patut dan layak dipertimbangkan sebagai kandidat Menkes yaitu Supriyantoro, mantan Sekjen dan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selain memahami birokrasi Kemenkes, Supriyantoro bisa disebut sebagai sosok penting berjalannya JKN hingga seperti saat ini. Kelima nama tersebut bisa dikatakan sebagai "orang dalam" dan sudah pasti memahami JKN atau KIS nantinya.

Ada catatan sejarah sepanjang Kabinet SBY yang patut diingat terkait Menkes yaitu Menkes terlantik berbeda dengan nama-nama yang beredar sebelumnya. Siti Fadhilah Supari, Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Nafsiah Mboi adalah Menteri Kesehatan pada Kabinet SBY yang sebelumnya tidak cukup kuat atau sama sekali tak terdengar. Tetapi sejarah telah mencatatnya sebagai Menkes dengan prestasi masing-masing pada era pemerintahan SBY.

Akankah sejarah berulang terkait Menkes? Bahwa Menkes yang akhirnya dilantik Jokowi-JK bukanlah nama-nama yang selama ini beredar di media massa. Toh, siapa pun nantinya Menkes, harapannya nanti Menkes dapat langsung bekerja dan terbebas dari kepentingan politik.

Siapakah akhirnya yang menjadi Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Hebat? Kita baru dipastikan bahwa Menkes dari kalangan profesional nonpartai. Kita juga baru bisa menebak bahwa Menkes harus bisa mewujudkan KIS. Untuk tahu pasti, silahkan mengintip kantong saku Jokowi-JK.

Read More

Apa Kriteria Utama Menkes 2014 - 2019?

Saat ini hangat dibicarakan ditengah publik adalah susunan kabinet Presiden/Wakil Presiden mendatang. Anggaplah untuk sementara ini disebut Kabinet Jokowi-JK. Banyak versi usulan nama calon Menteri yang beredar di media, termasuk calon Menteri Kesehatan. Dari banyak versi dan usulan tersebut, semua bicara siapa sebagai menteri apa. Bukan apa dan mengapa sehingga siapa itu mampu menjabat menteri apa.

Mari kita ambil contoh nama-nama calon Menkes yang beredar di media publik. Ada Ribka Tjiptaning, Ali Gufron Mukti, Fasli Jalal, Tjandra Yoga Aditama, Akmal Taher, Fahmi Idris, Nova Riyanti Yusuf, dan lain-lain. Dari sekian banyak calon menkes itu, nama Ribka memunculkan pro kontra terutama dari kalangan dokter. Ini bisa difahami dari rekam jejak dan pernyataan Ribka selama ini. Tak elok rasanya membahas pro kontra ini. Mari kita lebih mencermati bahwa usulan, diskusi dan perdebatan yang muncul masih sebatas tokoh/sosok yang dianggap layak dan pantas sebagai Menkes. Tetapi ada satu hal mendasar yang lupa diangkat dan didiskusikan; kondisi Kesehatan seperti apa yang diharapkan Indonesia sekurangnya hingga 5 tahun ke depan?

Dalam ilmu organisasi, terlebih dahulu bicara tujuan dan fungsi baru kemudian struktur. Dalam manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu diperjelas job description dan job specification sebelum ditentukan orangnya. Konkritnya, sebelum bicara siapa calon Menkes yang layak dan pantas (fit & propher) semestinya ditentukan dulu syarat dan kriteria Menteri Kesehatan didasarkan pada tujuan pembangunan kesehatan sekurangnya 5 tahun mendatang. Syarat dan kriteria itu secara populis didasarkan pada apa sih kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia?

Dalam kondisi normal Kabinet Pemerintahan berjalan dalam periode 5 tahunan. Memang harus diakui kebijakan dan pengaturan Kabinet, termasuk Menkes, akan berdampak panjang melebihi periode pemerintahan 5 tahun. Namun untuk mempermudah penentuan syarat dan kriteria calon Menkes, rentang waktu pergantian pemerintahan 5 tahunan ini bisa dijadikan acuan. Pertanyaan dasarnya, kondisi pembangunan kesehatan seperti apa selama 5 tahun nanti? Atau sebenarnya dalam 5 tahun ini, masyarakat Indonesia itu berkepentingan dan butuh apa?

Terdapat banyak sekali urusan bidang kesehatan yang harus ditangani dan diselesaikan. Setiap orang dengan berbagai latar belakang, pengalaman dan kepentingannya bisa mengutarakan kondisi yang diharapkan. Yang banyak diusulkan para ahli dan akademisi yaitu pembangunan kesehatan dititikberatkan pada upaya kesehatan masyarakat (UKM), preventif dan promotif. Karena selama ini lebih menjurus pada upaya kesehatan perorangan (UKP), kuratif dan rehabilitatif. Konon anggaran kesehatan Indonesia banyak tersedot pada pengobatan di puskesmas dan rumah sakit tetapi minim sekali untuk pencegahan dan promosi perilaku hidup sehat. Itu dari aspek upaya, belum bicara komponen SDM, pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pembiayaan, kelembagaan dan legislasi, manajemen kesehatan dan lain-lain banyak sekali.

Pendapat tersebut bisa jadi benar, tapi perlu dipertajam dan lebih fokus. Sesungguhnya UKM dan prevensi masih luas, seperti apa yang diharapkan? Jika diuji lagi, apakah sesungguhnya kita bisa pisahkan secara tegas dan lugas antara UKM dan UKP? Dari upaya kesehatan promotif preventif hingga kuratif rehabilitatif?

Kita harus realistis bahwa 5 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk selesaikan semua masalah kesehatan Indonesia. Waktu 5 tahun tidak cukup mengakodasi banyak harapan dan kemauan bidang kesehatan. Kita harus memilih program yang terencana, terukur dan mempunyai daya ungkit bagi sistem pembangunan kesehatan Indonesia. Analoginya, kita fokus pada tulang punggung (backbone) dimana aspek UKM dan UKP tercakup serta komponen dari sistem kesehatan seperti pelayanan kesehatan, SDM dll dapat terintegrasi. Salah satu prinsip program yang baik adalah kesinambungan dari program sebelumnya. Adakah program yang memenuhi uraian tersebut serta sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat? Jawabnya adalah sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional merupakan agenda dan fokus utama pembangunan kesehatan tahun 2014 - 2019, selain program kesehatan lain. JKN bukan hanya menyangkut pembiayaan kesehatan. JKN merupakan sistem atau backbone yang dapat menjadi sandaran utama bagi peningkatan pelayanan kesehatan, SDM, obat & perbekalan kesehatan, sarana prasarana, pembiayaan, manajemen kesehatan dll. JKN bisa menjadi kunci pengungkit perbaikan di berbagai sektor kesehatan baik UKM maupun UKP. Dengan kata lain, target dan tujuan bidang kesehatan dalam masa kabinet pemerintahan saat ini adalah terlaksananya JKN yang menggerakan sektor kesehatan secara umum sebagaimana peta jalan tahun 2014- 2019 yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kita bisa tentukan syarat dan kriteria calon Menteri Kesehatan adalah memahami dan mampu menjamin pelaksanaan JKN sesuai peta jalan yang telah ditetapkan. Inilah indikator kinerja kunci yang realistis dan terukur bagi Menkes RI periode 2014-2019. Menkes yang berhasil mensukseskan sistem JKN berarti telah menyelesaikan sebagian dari masalah-masalah kesehatan Indonesia. Pertanyaannya, siapakah calon Menkes yang memahami dan mampu menyukseskan JKN?

Ini tugas Presiden/Wakil Presiden terpilih yang melakukan uji kelayakam dan kepantasan. Untuk saat ini, KPU telah tetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres. Biarlah, beri kesempatan, Jokowi-JK menetapkan Menkes pilihannya. Sekali lagi, semestinya dalam menentukan Menkes yang lebih diutamakan adalah syarat dan kriteria didasarkan pada tujuan pembangunan kesehatan 5 tahun mendatang. Dan suksesnya pelaksanaan sistem JKN adalah indikator kunci yang memiliki daya ungkit pada pembangunan kesehatan Indonesia.

Jadi siapa Menteri Kesehatan selanjutnya, terserah Presiden/Wapres. Kita lihat saja!

Read More

Biarkan Jokowi Mengangkat Menteri Pilihannya

Saya ikut mengisi nama yang diusulkan sebagai calon Menteri Kesehatan dalam "Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)" yang diinisiasi oleh kelompok relawan "Jokowi Center". Harapan saya sih sederhana saja, siapa tahu nama yang saya usulkan benar menjadi Menkes. Saya punya keyakinan, haqul yaqin, orang yang saya usulkan mampu mengemban tugas dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Alasannya sih (lagi-lagi) sederhana, saya tahu kelayakan dan kepantasan (fit & proper) yang bersangkutan.

Seketika tuntas mengisi KAUR, rasa puas berubah menjadi gamang. Apa hak saya ikut-ikutan memberi usulan kepada Jokowi-JK melalui Jokowi Center? Jangan-jangan kelompok relawan atau non relawan Jokowi-JK juga punya usulan dan proposal calon Menteri. Jika dalam KAUR saja ada ribuan orang usul, bagaimana ditambah dengan usulan lain. Weladalah, tak berselang waktu lama beredar nama calon Menteri ( termasuk Menkes) dari kelompok-kelompok lain yang konon dekat dengan Jokowi-JK. Kalau saya kumpulkan, banyak sekali nama-nama yang berterbangan sebagai calon Menkes. Muncul pikiran nakal saya, dari nama-nama yang muncul ini siapa ya yang ada dalam benak Jokowi? Sama nggak yang ada di pikiran JK? Atau jangan-jangan mereka punya nama selain yang diedarkan ini.

Diantara keriuhan nama-nama calon Menkes, suara "tolak si anu jadi Menkes" semakin kencang. Saya bisa rasakan penolakan itu secara langsung, juga melalui media sosial. Bahkan ada petisi "menolak si anu jadi menkes" yang nampaknya banyak disuarakan dari kalangan dokter.

Rasa gamang saat ikut mengusulkan KAUR tadi semakin menjadi rasa bersalah. Jangan-jangan saya sudah keluar dari batas hak semestinya. Jangan-jangan melalui usulan tadi terselubung maksud "menyodorkan dengan memaksa" Jokowi-JK memilih usulan itu. Tapi kan usulan itu boleh diterima atau ditolak. Nah, di posisi ini saya menjadi tenang. Sepanjang hanya usul, tidak bermaksud mendesak, memaksa kehendak apalagi menyetir kepada Jokowi-JK, rasanya sih asik-asik saja.

Saya yakin bahwa setiap orang yang punya usul calon Menteri tahu bahwa mengangkat Menteri (termasuk Menkes) itu hak prerogatif presiden. Jadi ya biarkan saja secara merdeka bebas pemaksaan kehendak, Presiden nantinya menggunakan hak prerogatifnya. Biarkan, beri kesempatan, Jokowi mengangkat Menteri pilihannya. Bukankah sewaktu mencoblos Jokowi karena percaya Jokowi memiliki kapasitas sebagai Presiden, termasuk mengangkat Menteri?

Dengan membiarkan Jokowi (-JK) mengangkat Menteri pilihannya secara bebas mandiri berarti memberi kesempatan pasangan ini membuktikan janji dan kapasitasnya nya kepada rakyat. Dengan kata lain, Kabinet Jokowi-JK adalah batu uji pertama pasangan presiden/wakil presiden pilihan rakyat. Dengan begitu rakyat bisa ngomong,"ini lho kabinet pilihan presiden kita". Jadi, Pak Jokowi, Pak JK, tolong abaikan saja usulan nama calon Menkes dari saya. Nanti jika sudah resmi sebagai Presiden/Wapres, monggo gunakan hak prerogatif secara bebas merdeka tanpa paksaan kehendak dari saya untuk tentukan pilihan yang menjadi Menkes. Toh, siapa saya ini. Nanti saya malah bingung njawab kalau Pak Jokowi nanya,"apa sampean nyoblos saya?" ;))

Hingga tulisan iseng ini saya posting, masih gegap gempita orang, termasuk kawan saya, mempetisikan "tolak di anu jadi Menkes". Disamping itu sibuk pula mempromosikan calonnya untuk jadi Menkes. Alasan kegigihannya menolak dan mengusulkan calon menkes, karena dia nyoblos Jokowi-JK. Dia dulu juga turut mengkampanyekan agar pilih Jokowi-JK. Jadi saat ini dia "merasa berhak" bersuara menolak calon menkes yang tidak kredibel dan juga memberi saran/usul calon Menkes. Saya jadi kepikiran begini; jika satu orang yang dulu mencoblos Jokowi-JK merasa berhak memberi usul/saran calon Menteri, bagaimana lagi dengan sponsor/donatur Jokowi-JK ya?

Ahh, sudahlah. Ayo biarkan Jokowi-JK mengangkat Menteri (termasuk Menkes ya) pilihannya. Ini ujian pertama!

Read More

Kondom dan Cermin Masyarakat Gagal Paham serta Buruknya Komunikasi Publik

Saya terhenyak dengan kenyataan hebohnya isu “bagi-bagi kondom”, Pekan Kondom Nasional. Seorang Menteri Kesehatan, Ibu Nafsiah Mboi, menjadi sasaran hujatan dan cercaan melalui media massa dan media sosial dari sekelompok orang yang tidak setuju adanya Pekan Kondom Nasional. Menkes dianggap sebagai pihak yang menginisiasi program bagi-bagi kondom gratis kepada masyarakat awam, pelajar dan mahasiswa yang dibungkus dengan istilah Pekan Kondom Nasional.

Tuduhan itu diperkuat dengan beredarnya foto bis warna merah bergambar Julia Peres bertuliskan Pekan Kondom Nasional. Disertai pula kabar, bagi-bagi kondom di kampus dengan anjuran mencobanya saat melakukan hubungan seks dengan pasangan. Persepsi publik terbentuk; bagi-bagi kondom yang diprogramkan Menkes sama saja melegalkan dan menyebarkan perilaku seks bebas. Menkes dianggap sebagai “musuh publik” yang harus dihujat dan dicerca karena program yang tidak bermoral.

Nasi telah menjadi bubur. Persepsi publik yang dibangun kelompok orang, sebagian besar tokoh agama dan organisasi berbendera Islam, terlanjur menggelinding liar. Selain tokoh agama, juga DPR, Menteri, ormas dan tentunya publik tetap garang menghujat Menkes meskipun sudah dilakukan klarifikasi informasi dan pelurusan berita oleh pihak Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) dan DKT Indonesia (produsen kondom).

Hari itu (29/12), Menkes hadir pada konferensi pers dalam rangka Hari Aids Sedunia dengan tema “Cegah HIV dan AIDS, Lindungi Pekerja, Keluarga, dan Bangsa” di Kantor KPAN Jakarta.  Menkes sempat menjawab pertanyaan seputar “bagi-bagi kondom”, bahwa Kondom bukanlah barang terlarang seperti narkotika sehingga tidak dibagikan kepada kelompok beresiko.

“Pembagian kondom itu, kata Nafsiah, jangan diasumsikan sebagai dukungan terhadap perilaku seks bebas. Tapi bagi-bagi kondom tujuannya untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS yang sangat berbahaya,” tulis JPNN.com (29/12).

"Jadi, tidak benar bagi-bagi kondom itu untuk menyuruh melakukan perbuatan berisiko dan kalau orang-orang datang ke tempat lokalisasi itu memang sudah niat melakukan perbuatan berisiko," tulis Okezone.com (29/12).

Reaksi keras dan kecaman pun deras mengalir di media massa dan media sosial. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton FatoniPBNU memberikan reaksi keras terhadap bagi-bagi kondom ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama. Sosialisasi kondom dengan dalih menyelamatkan masyarakat dari HIV & AIDS, juga membenci rokok dengan dalih menjaga kesehatan masyarakat, itu terdengar indah, namun sesungguhnya manipulatif dan tendensius (Republika.co.id, 30/12)

Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab mengatakan, pekan kondom yang dicanangkan Menkes Nafsiah Mboi merupakan penyesatan, pembodohan serta pembangkangan terhadap tatanan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia (Inilah.com, 4/12)

Ketua MUI KH Amidan menyatakan penyelenggaraan acara tersebut, adalah kepentingan industri kondom bukan untuk menyampaikan kegunaan kondom sebagai alat kontrasepsi. Hal itu bisa disalahgunakan, dikhawatirkan terjadinya seks bebas pada remaja (Republika.co.id, 2/12) 

Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan bahwa membagi-bagikan kondom ini seperti melegalkan, mengajak orang berzina. Jadi tinggal hukum Allah dengan penyakit itu (Republika.co.id, 2/12)

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  Hidayat Nur Wahid menilai, gerakan Pekan Kondom Nasional  oleh Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional salah kaprah. Kampanye itu justru mendorong orang untuk melakukan seks bebas (kompas.com, 2/12)

Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah, menilai kalau Kemenkes lanjut terus dengan program tersebut ya berarti memang Kemenkes sudah hilang sensitivitas adat dan gagal memahami budaya Indonesia dengan baik (Okezone.com, 3/12)

Bahkan Menteri Agama, Suryadharma Ali pun memberikan reaksi pedas bahwa pembagian kondom seolah-olah melegalisir paham seks bebas. “Boleh seks bebas asal pakai kondom, kira-kira seperti itu maksudnya," ucapnya (Tribunnews.com, 3/12)

Ustaz Yusuf mengaku tidak bisa menahan amarah mengetahui kabar tersebut. "Apalagi di kampus2, kondom itu dibagikan, &yg bagi2in bilang, 'Kamu jajal yaaa. Pake sama pacar kamu...'. Duh, sedih banget saya... Saya ga bisa kalem nih... Hampir meledak2," kicau Ustaz Yusuf (Republika.co.id, 3/12). Bahkan demonstrasi mengecam bagi-bagi kondom pun merebak diberbagai daerah. Seperti yang dilakukan KAMMI di Banda Aceh.

Dan banyak lagi komentar dan reaksi senada dari tokoh-tokoh nasional baik dari ormas, partai polik dan DPR. Pendapat, kecaman dan hujatan “bagi-bagi kondom” dan Pekan Kondom Nasional membesar dan menjadi polemik di media massa cetak, elektronik, online dan media sosial seperti twitter.

Dari berbagai kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan atas persepsi dan opini publik terhadap isu bagi-bagi kondom dan pekan kondom nasional yaitu :

1. Pembagian kondom dilakukan secara umum kepada masyarakat luas (terutama pelajar dan mahasiswa)


2. Pembagian kondom sama dengan perilaku seks bebas


3. Pembagian kondom bukan cara penanggulangan penyebaran Aids, semestinya dengan ceramah dan menyeru kepada jalan agama.


4. Membicarakan kondom hal yang tabu karena menyangkut hubungan seks.

Menteri Kesehatan telah melakukan klarifikasi dan pelurusan informasi atas isu bagi-bagi kondom yang sudah keluar dari konten dan konteksnya. Demikian juga Kementerian Kesehatan telah menyebarkan media realease dan konferensi pers. Secara ringkat disampaikan bahwa :

1. Pekan Kondom Nasional (PKN) bukan Program Kemkes RI


2. Pembagian kondom gratis bukan program Kemkes. Ini adalah kegiatan KPAN dan DKT Indonesia


3. Tidak ada kebijakan Kemenkes terkait pembagian kondom ke masyarakat luas selain pembagian media komunikasi dan edukasi. PEmbagian kondom hanya kepada kelompok beresiko seperti prostitusi.


4. KPA dan DKI Indonesia menyatakan bahwa  mobil “Pekan Kondom  Nasional” hanya ada di Jakarta dan tidak masuk  ke kampus.

Namun ternyata penjelasan Kemenkes tak meredakan polemik dan menyurutkan protes. Bahkan hingga tanggal 5 Desember, FPI melakukan demonstrasi di Kantor Kementerian Kesehatan dengan memajang spanduk berisikan “Menkes sebagai Ratu Kondom” (Liputan6.com 5/12).

Apa yang terjadi sesungguhnya? Menurut pandangan saya; pertama, kita hidup ditengah masyarakat yang tidak terbiasa melakukan verifikasi atas kebenaran suatu informasi. Kita terbiasa, tanpa memeriksa benar tidaknya berita, memberikan pendapat dan penilaian atas kabar tersebut. Dalam Islam, kita diajarkan Tabayyun, mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Dan orang-orang yang semestinya menjadi panutan umat itulah yang mencontohkan bagaimana semestinya bertabayyun.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". [Al Hujurat : 6]

Kedua, gagal paham terhadap konten dan konteks. Orang-orang yang kontra PKN gagal memahami bahwa bagi-bagi kondom hanya terbatas kepada kelompok berisiko, yaitu kelompok orang yang terbiasa melakukan hubungan seks tidak hanya dengan pasangan yang sah. Mereka gagal memahami bahwa kondon seperti barang terbuat dari lateks seperti barang produksi industri lain yang digunakan sebagai alat kontrasepsi. Orang-orang itu gagal memahami, kondom merupakan satu upaya kecil di fase hilir dalam  pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. Mereka gagal memahami bahwa Kementerian Kesehatan tugas utamanya adalah pengobatan, perawatan, pengendalian penyakit, termasuk penyakit menular HIV/AID, bukan ceramah agama dan melarang orang pergi ke pelacuran.

Ketiga, pilihan komunikasi publik yang tidak tepat. Terlepas dari niatan benar dari sebuah kebijakan Pemerintah, semestinya Panitia Hari Aids Sedunia melakukan evaluasi khususnya bagaimana berkomunikasi publik dan menyampaikan pesan. Alih-alih tema tema dan pesan Hari Aids Sedunia terdistribusi dengan benar kepada masyarakat, sebaliknya kemasan “Pekan Kondom Nasional” menimbulkan kontroversi dan polemik publik. Tidak terlihat jelas pesan kunci komunikasi dalam “bagi-bagi kondom” diselaraskan dengan tema “Cegah HIV dan AIDS, Lindungi Pekerja, Keluarga, dan Bangsa”

Komisi Penanggulangan Aids Nasional, dibawah komando Menko Kesra, salah satu fokus kerjanya terkait upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan risiko penularan melalui transmisi seksual hanya diprioritaskan bagi populasi berisiko tinggi. Fokus ini perlu dilakukan dengan cara, kemasan dan pilihan komunikasi yang tepat, baik dan benar. Kementerian Kesehatan juga harus mampu memilih dan memilah program/kegiatan yang tepat dalam mendukung upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitas penyakit HIV/AIDS.

Akhirnya kita semua, siapapun kita; tokoh agama, pimpinan ormas, DPR, pelaku media massa, penggiat media sosial dan masyarakat luas, pasti sangat mendukung penanggulangan HIV/AIDS. Hanya saja, bentuk dukungan itu perlu juga disampaikan dengan baik dan benar.

Kita tentu tidak mau termasuk masyarakarat yang gagal paham dan berkemampuan komunikasi yang buruk. Betul kan?

Read More