Langsung ke konten utama

Bertanya baik-baik kok Dikatai "Orang Gak Tahu Aturan"

Tidak banyak orang pernah datang ke kantor Kementerian Sekretariat Negara, wilayah ring satu komplek kantor kepresidenan. Meski sudah lama di Jakarta dan PNS, saya termasuk orang yang belum memasuki area kantor Setneg.

Saya sengaja berangkat lebih pagi agar punya kesempatan mencari tempat acara dan tidak terlambat acara "Indonesia Data Driven Journalism" yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Krida Bakti Setneg Jakarta.

Dalam undangan tertulis tempat acara di Jalan Veteran No. 12. Saya menyusuri jalan veteran dari arah Masjid Istiqlal ke perempatan Harmoni. Ternyata pintu masuk ke Setneg melalui jalan hayam wuruk. Memasuki gerbang, saya bertanya pada penjaga dengan seragam TNI. Dengan ramah, 3 petugas menyampaikan bahwa Gedung Krida Bakti beralamat di Jalan Veteran 3. Petugas memberikan petunjuk singkat bagaimana saya bisa ke tempat tujuan.

Saya keluar gedung Setneg menuju perempatan harmoni, belok kanan kemudian belok ke kanan lagi arah Veteran 3.  Karena komplek Setneg di sebelah kanan, saya mencoba berhenti di depan gerbang masuk. Saya berniat tanya petugas di pos jaga. Sejurus kemudian portal otomatis terbuka, seorang petugas mendekati.



"Pagi Pak, apakah disini ada gedung Krida Bakti?
"Apa?", petugas bertanya. Tak ada salam, raut wajahnya datar.
"Gedung Krida Bakti?"
"Salah. Sana, sana", tangannya menunjukkan arah seberang jalan.

Ia mulai berlalu kembali ke pos. Saya masih bingung arah yang ditunjukkan petugas itu. Saya masih diam tak bergerak. Dari arah dalam, seorang lelaki berpakaian serba hitam mendekati.

"Ada apa?," tanyanya kepada petugas yang tadi. Sambil wajahnya memperhatikan saya dan mobil yang saya kendarai.
"Tanya krida Bakti," jawab petugas.
"Ohh, orang gak tahu aturan," jawabnya ketus.
"Maaf, maaf pak. Saya hanya tanya gedung Krida Bakti Setneg"

Mereka berlalu begitu saja memasuki gerbang. Saya bingung, apa salah saya sehingga mendapat respon tak ramah. Malah dikatai "orang gak tahu aturan". Di tengah kebingunan, saya perlahan memundurkan kendaraan kemudian melaju pelan menyeberang ke sebelah kiri.

Tak jauh saya menepi lagi bertanya seseorang di pinggir jalan. Ternyata dia juga sedang mencari gedung griya bakti. Setelah bertanya kepada orang yang sedang duduk, kami mendapatkan kejelasan. Saya kebablasan. Perlahan saya memundurkan kendaraan dan masuk gedung Krida Bakti.
Dua orang petugas keamanan mengucapkan salam dan menanyakan keperluan. Saya jelaskan dengan menunjukkan undangan. Dua petugas mengarahkan ke tempat parkir gedung Krida Bakti. Ternyata letak gedung itu di seberang komplek kantor setneg, bersebelahan dengan komplek kantor Ditjen PAS, Kumham.

Ternyata yang salah tempat tidak hanya saya. Dari cerita undangan lain yang sebenarnya sudah beberapa kali ke Setneg, juga salah masuk.
Saya mencoba cari sebab mengapa saya salah alamat (dan juga orang lain). Bisa jadi itu karena undangan tertulis kantor Setneg jalan veteran no. 12, faktanya pintu masuk gedung krida Bakti di jalan veteran 3.

Tapi ya sudahlah, ujung pangkal penyebab karena saya belum pernah datang ke komplek kantor Setneg. Tapi yang saya masih bingung hingga sekarang, apa salah saya ya? Wong bertanya baik-baik kok dikatai "orang gak tahu aturan".
Aduh!

Postingan populer dari blog ini

Pasien Harus Tahu, Beda Pelayanan IGD dan Poliklinik

"Apa sih susahnya dilayani dulu, administrasi belakangan. RS tidak peduli pasien miskin"
"RS tempatnya pelayanan bukan tempatnya prosedur"
"Birokrasi RS emang berbeli belit. Ribet deh"

Sudah biasa kan menemui komentar seperti diatas. Demikian juga komentar publik terhadap kejadian Naila yang meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan medis kemarin. Dari catatan saya berdasarkan klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit, didapatkan penjelasan bahwa semestinya Naila dirujuk ke IGD, bukan ke Poliklinik. Dari penelusuran saya, ternyata banyak orang belum mengerti bagaimana standar dan prosedur pelayanan di IGD dengan Poliklinik. Padahal sebagai pengguna rumah sakit, kita harus tahu; kapan saatnya ke Poliklinik, kapan mestinya ke IGD. Yuks, kita bahas!

Secara prinsip, prioritas pelayanan medis terhadap pasien didasarkan kepada kondisi dan indikasi medis. Dari sifat kesegeraan penanganan terdapat pasien emergensi dan elektif. Dikatakan pasien emergensi ketik…

Meluruskan Persepsi Salah Atas Cuti Hamil dan Dokter Internship

Siapa yang tak berempati ketika melihat wanita hamil tua yang susah payah mengangkat badan atau berjalan? Melihat wanita hamil dengan segala susah payahnya akan mengingatkan kita pada Ibu yang melahirkan kita atau isteri yang melahirkan anak-anak buah hati kita. Teramat sangat manusiawi jika kita menaruh empati kepada wanita-wanita hamil.

Sebuah tulisan berisi empati terhadap dokter internsip yang sedang hamil tua (konon) ditulis oleh seorang dokter beredar luas. Rasa empati terhadap dokter internsip yang hamil 8 bulan itu bagus sekali. Karena (sekali lagi), setiap kita memang seharusnya berempati. Tetapi rasa empati jangan sampai menghalangi kita bersikap obyektif terhadap program internsip. Rasa empati juga tidak boleh membuat kita mencampuradukan sesuatu hal sehingga mengambil kesimpulan yang tidak tepat.

Dalam hal ini, tulisan tersebut menyimpulkan secara sederhana bahwa karena tidak ada cuti hamil bagi dokter internsip maka program internsip tidak manusiawi. Kesimpulan sederhana i…

Boleh Saja Rumah Sakit Meminta Uang Muka, Asal...

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Substansi norma ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit.

Dalam kesempatan ini, saya mengajak Saudara memahami makna dari aturan tersebut. Kenapa demikian? Karena masih banyak kesimpangsiuran pemberitaan yang cenderung tidak obyektif dan melenceng dari fakta. Bisa jadi hal ini disebabkan kesalahpahaman dan ketidakmengertian. Pertama yang akan kita bahas adalah keadaan darurat atau kegawatdaruratan. Secara terminologi 2 kata ini berbeda, namun substansinya sama. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Mari kita perhatikan dengan seksama kalimat diatas. Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa pelayan…