Langsung ke konten utama

Menguji Visi Misi Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Dalam Bidang Kesehatan

Ketika mulai muncul dan menghangat nama-nama bakal calon presiden, saya menuliskan kalimat ini:
"aku ora mikir copras capres, emang mereka mikir kita?"

Kalimat itu sekian lama menjadi cover profile di halaman utama facebook saya. juga beberapa kali saya share melalui akun twitter saya. Anda tahu kan, siapa tokoh yang sering menggunakan kalimat "ora mikir copras capres" ini? Ya, Joko Widodo. Yang akhirnya saat ini telah secara resmi menjadi salah satu calon presiden. Sosok yang dulu sering ditanya wartawan tentang kansnya diajukan jadi Capres dan sering menjawab "ora mikir ora mikir copras capres" itu akhirnya maju juga jadi Capres.

Sepertinya saya kena "tulah Jokowi". Meski saya menulis di facebook dan twitter saya,"ora mikir copras capres, emang mereka mikir kita", ternyata dalam kenyataannya saya lebih banyak membaca berita capres/cawapres, setelah berita kesehatan. Tidak hanya itu, beberapa kali saya menulis status di media social dan sharing berita politik itu. Saya harus jujur mengakui bahwa urusan politik, khususnya pemilihan presiden, bukan persoalan sepele. Ini masalah besar bagaimana bangsa Indonesia memilih pemimpin yang akan jadi manajer sekurangnya 5 tahun ke depan. Sesungguhnya kepemimpinan presiden 5 tahun, akan sangat berdampak pada kehidupan berbangsa bernegara berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi tidak ada alas an lagi, saya sebagai warga negara untuk tidak peduli pada pemilu.

Seperti halnya tulisan ini sebagai wujud kepedulian saya terhadap peristiwa 5 tahunan ini. Sebagaimana perhatian dan keseharian saya bidang kesehatan, maka saya ingin sedikit menguji, lebih tepatnya membandingkan, visi bidang kesehatan dari pasangan capres/cawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla (JKWJK) dengan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa (PSHR).

Saya tertarik menulis ini berawal dari membaca berita politik yang membandingkan visi misi JKWJK dan PSHR. Bahwa visi misi JKWJK setebal 41 halaman, sedangkan PSHR hanya 9 lembar. Sungguh timpang kan. Kemudian saya mencari dan mendownload visi misi kedua pasangan capres/cawapres itu di situs Komisi Pemilihan Umum. Tidak cukup puas, saya juga mendownloadnya di situs tim pemenangan mereka.

 

FORMAT DOKUMEN

Sebelum menguji visi misi bidang kesehatan, saya tertarik secara selintas mendeskripsikan format penulisan visi misi JKWJK dan PSHR. Mengapa format ini penting? Saya menganggap bahwa format penulisan visi misi ini mencerminkan bagaimana struktur berfikir capres/cawapres (atau tim penyusunnya) dalam menyampaikan ide gagasan dan apa-apa yang akan dilakukan selama memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

Tata letak, penempatan, penomoran tentu menjadi hal yang bias menggambarkan bidang-bidang kehidupan apa saja yang menjadi prioritas program mereka. Bahkan menurut saya, jumlah lembaran dokumen visi misi ini juga dapat menggambarkan bagaimana cara pikir dan cara kerja mereka. Malah saya juga berfikir, banyaknya lembar visi misi ini, sejauh mana keterlibatan pasangan JKWJK dan PSHR dalam menyusun kata demi kata yang tertuang dalam point-point gagasan visi misi ini? Mari kita uji, kita bandingkan.

1.  Joko Widodo - Jusuf Kalla;

  • 42 halaman terdiri 1 halaman sampul dan 41 halaman isi;

  • Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong;

  • Visi misi dijabarkan dalam "9 Agenda Prioritas (nawa cita)"

  • Penjabaran visi misi dijelaskan dengan kalimat panjang dan normatif yang tercakup dalam 12 agenda politik, 26 agenda ekonomi dan 3 agenda budaya;

  • minim dilengkapi angka/data dan tanpa dilengkapi anggaran;

  • Dokumen tidak dibubuhkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh JKWJK


2.  Prabowo Subianto - Hatta Rajasa

  • 9 halaman, tanpa halaman sampul;

  • Visi : Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur serta Bermartabat;

  • Visi misi dijabarkan dalam "8 Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia"

  • Penjabaran visi misai disusun dengan penomoran yang terstruktur, dan sederhana berupa point-point.

  • Penjabaran banyak dilengkapi angka data dan disertai  anggarannya;

  • Dokumen dibubuhi tanggal 20 Mei 2014 dan ditandatangani oleh Prabowo Subianto sebagai Capres dan Hatta Rajasa sebagai Cawapres diatas materai Rp 6000.


Membandingkan dokumen visi misi kedua pasangan capres/cawapres ini, seakan 2 dokumen yang saling antithesis. Visi misi JKWJK sejak pendahuluan, latar belakang, penegasan visi misi hingga penjabaran disampaikan dalam kalimat panjang, berbahasa normatif, dan terkesan membosankan untuk dibaca. Bayangkan saja. Anda harus membaca sebuah poin-point pernyataan yang ditulis menyambung dan seakan tak tahu dimana titiknya.

Sementara itu, visi misi PSHR dari latar belakang, pernyataan visi misi dan penjabaran ditulis lebih terlihat terstruktur dan langsung pada inti masalah.. Penjabaran disusun dalam tiap-tiap nomor yang kalimatnya mencerminkan satu masalah. Terkesan lebih simpel dan mudah dibaca. Apalagi agenda-agenda dilengkapi dengan angka/data dan anggaran sehingga terkesan lebih meyakinkan dan bias diukur. Itulah selintas gambaran format penulisan visi misi kedua pasangan capres/cawapres. Silahkan anda membaca lebih dalam.

 

PROGRAM KESEHATAN CAPRES/CAWAPRES

Sekarang saatnya kita membandingkan agenda program dan prioritas sebagai penjabaran inti dari visi dan misi capres/cawapres. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa penjabaran visi misi JKWJK diperas dalam "9 Agenda Prioritas" yang disebut Nawa Cita. Sedangkan PSHR penjabarannya visi misinya disebut sebagai "Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia" yang berjumlah 8 point.

Oleh karenanya dalam membandingkan visi misi bidang keshatan, saya lebih menitikberatkan pada "agenda prioritas" ini. Saya akan cari dan garisawahi diantara  "9 Agenda Prioritas"  dan "Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia", yang memuat agenda/program bidang kesehatan. Mari kita lihat, siapa yang lebih pro bidang Kesehatan.

 

1.  Joko Widodo - Jusuf Kalla

Visi misi bidang kesehatan dari pasangan JKWJK sebagaimana yang termaktub dalam "9 Agenda Prioritas" dalam ditemukan pada halaman 9 nomor 5, (saya kutipkan utuh);
"Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ―Indonesia Pintar‘‘ dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu ‘Indonesia Sehat‘‘; Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program ‘Indonesia Kerja‖ dan ‘Indonesia Sejahtera‘‘ dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019"

Mari kita baca kutipan kalimat itu baik-baik. Disitu yang terkait kesehatan adalah peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu ‘Indonesia Sehat". Yang lainnya? Tidak ada. Saya coba membaca kembali dari awal nomer 1 hingga 9 dari Nawa Cita dan saya hanya menemukan 1 program kesehatan  yaitu "kartu Indonesia Sehat" sebagai agenda prioritas pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Kok cuma satu ya? Kok bisa? Begitu pikiran saya. Baiklah karena hanya 1 program kesehatan, sebagai "bonus" saya melacak program kesehatan diluar "9 agenda prioritas". Saya mencari program kesehatan pada penjabaran bidang politik, ekonomi dan budaya. Masa dari 41 halaman visi misi JKWJK tidak ditemukan program kesehatan lain. Semestinya sesuai aturan tadi yang hanya membandingkan agenda prioritas, pencarian ini tidak boleh saya lalukan. Tapi apa boleh buat, terpaksa dilakukan. Karena saya tidak rela jika capres/cawapres hanya punya 1 program kesehatan sebagai prioritasnya.

Alhamdulillah, saya menemukannya program kesehatan pada bagian "Berdaulat dalam bidang Politik" pada komitmen nomer 10 sebagari prioritas "Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan" pada huruf d, (hal 23) yaitu :
"Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga – khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka. Menyediakan system perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan. Mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, Angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis.

Hati saya senang menemukan program ini, meskipun normatif. Tetapi saya bertanya-tanya, mengapa program kesehatan yang nyata-nyata tidak hanya identik dengan perempuan (kecuali persalinan, AKI, AKB), ditempatkan pada  program pemberdayaan perempuan? Mengapa program kesehatan ini tidak ditempatkan dalam 1 nomer tersendiri, misalnya bagaimana secara politik berpihak pada pembangunan kesehatan.

Selain masalah penempatan program kesehatan yang tidak tepat, saya tertarik mengomentari alokasi sekurangnya 5% APBN. Saat ini Tahun 2014 alokasi anggaran kesehatan sekitar 3,6 persen merupakan total anggaran kesehatan termasuk untuk Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Pertanyaannya, apakah mungkin mampu laksana jika JKWJK ingin mengalokasikan 5% APBN hanya untuk AKI, AKB, HIV/AID, penyakit menular dan kronis?

Dengan masih geleng-geleng kepala, kemudian saya terus mencari pada bagian lain, dan menemukan program kesehatan pada bagian "Berdikari dalam Bidang Ekonomi" prioritas program nomer 5 pada "Pemberdayaan Buruh" (hal. 33):
"Kami berkomitmen untuk membangun pemberdayaan Buruh, melalui, (1) pengendalian inflasi harus dlihat sebagai bagian integral dari perjuangan buruh, (2) Pembangunan perumahan untuk buruh di kawasan industri tidak dapat ditunda lagi, (3) APBN harus menjadi bagian penting dari pelayanan hak-hak buruh. (3) penambahan iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD perlu dilakukan, (4) Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN, (5) Mencipatakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja, (6) mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja dalam pelaksanaan Masyarkat Ekonomi Asean., (7) Melakukan revisi terhadap UU 39/2004 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan menekankan pada aspek perlindungan, (8) Mendukung pegesahan UU Tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah; UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan;..."

Disini lagi-lagi saya tak habis pikir, mengapa program kesehatan hanya untuk mendukung pemberdayaan buruh. Apakah JKWJK tidak tahu bahwa yang perlu penambahan iuran BPJS itu tidak hanya buruh. Seluruh rakyat miskin, gelandangan, pengemis, orang terlantar, petani, pedagang asongan, intinya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) memang perlu dinaikan iurannya. Yang agak janggal adalah mendukung pengesahan UU tentang Kesehatan. Padahal UU Kesehatan baru saja disahkan tahun 2009 (UU 36 Tahun 2009).

Pencarian dilakukan pada bagian "Mandiri dalam bidang ekonomi" pada program "Perimbangan Pembangunan Kawasan" yaitu :
Kami berkomitmen untuk membangun perimbangan pembangunan kawasan melalui; ..... (8) Implementasi pelayanan publik dasar yang prima melalui pembangunan 50.000 rumah sehat dan mengembangkan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, (9) Implementasi sistem jaminan sosial nasional secara merata di seluruh Indonesia ....

Ini program baik, tetapi lagi-lagi mengapa penempatannya disini. apakah pengembangan puskesmas semata-mata urusan perimbangan pembangunan kawasan? Terus apa yang dimaksudkan implementasi SJSN secara merata itu?

Sampai disini penelurusan saya terhadap program kesehatan pada visi misi JKWJK. Saya tidak menemukan program kesehatan yang orisinal, istimewa dan bersifat kebaruan. Tidak juga program itu bersifat konkrit dan terukur. Padahal dengan dokumen setebal 41 halaman, semestinya JKWJK memiliki ruang untuk menjelaskan sebagian dari program kesehatan. Contohlah Kartu Indonesia Sehat sebagai agenda Nawa Cita, mengapa tidak ada penjelasan lebih detil? Apa relevansinya KIS dengan JKN dan BPJS? Apakah itu program baru atau penamaan baru dari JKN (BPJS)?

 

2.  Prabowo Subianto - Hatta Rajasa

Sekarang giliran saya menelusuri program kesehatan dari pasangan PSHR. Sebagaimana saya sebutkan diatas, penjabaran visi misi PSHR disusun secara terstruktur, tersaji pointer dengan penomoran yang jelas. Dokumen hanya memuat ""Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia" setebal 9 halaman sehingga sangat mudah mencari program kesehatannya.

Program kesehatan PSHR tercantum dalam agenda ke-5 yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sosial melalui program Kesehatan, sosial, Agama, Budaya dan olahraga. Dari 9 program, 6 diantaranya terkait dengan kesehatan yaitu :

  •  Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

  •  Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota.

  •  Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

  •  Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas, dan mengembangkan program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

  •  Menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah.

  •  Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah miskin dan tertinggal.


Sayang sekali, dokumen visi misi PSHR hanya 9 halaman dan berupa poin-point saja, sehingga tak bias diketahui bagaimana cara mencapai agenda dan program nyata itu. Dan saya juga kecewa karena program Kesehatan tidak mendapatkan prioritas sendiri sebagaimana Pendidikan sehingga bias dieksplorasi lebih jauh keperpihakan PSHR terhadap bidang kehidupan yang bersifat dasar dan asasi. Padahal kita tahu bidang kesehatan dan pendidikan itu urusan kebutuhan dasar manusia.

Dan menjadi pertanyaan saya, mengapa pada program kesehatan ini tidak dilengkapi angka/data dan anggaran seperti program prioriras PSHR lainnya? Meski demikian, ada yang menarik untuk dicermati dengan adanya program revolusi putih, wajib dokter mengabdi di daerah tertinggal dan rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota. Program ini terasa baru, tidak seperti biasa saya dengar, lebih nyata dan tidak normatif.

 

KESIMPULAN

Setelah menelusuri dan membandingkan program kesehatan terutama pada "program prioritas" sebagai penjabaran inti dari visi misi capres/cawapres, saya berkesimpulan bahwa program kesehatan tidak menjadi bagian utama dari program JKWJK maupun PSHR jika terpilih sebagai presiden/wakil presiden. Visi misi JKWJK maupun PSHR tidak cukup banyak menyentuh isu kesehatan diantaranya disparitas, akses dan mutu layanan kesehatan termasuk akreditasi, promotif dan preventif kesehatan, tingginya harga alat kesehatan dan obat, kekurangan dokter dan tenaga kesehatan, perlindungan hukum pasien dan tenaga kesehatan, health tourism, penelitian pengembangan kesehatan, pertumbuhan industri kesehatan dalam negeri, dan reformasi kesehatan Indonesia.

Namun demikian jika dibandingkan dari keduanya, program prioritas bidang kesehatan pasangan PSHR lebih baik dibandingkan JKWJK. Jumlah program prioritas bidang kesehatan PSHR lebih banyak dibandingkan JKWJK.Visi bidang kesehatan PSHR terasa lebih nyata dan relative tidak normatif. Konkritnya begini, saya menganggap percepatan pelaksanaan BPJS realistis dibandingkan meningkatkan jumlah iuran BPJS. PSHR dalam program kesehatannya menyebutkan puskesmas, posyandu, pkk dan keluarga berencana.Dan menariknya adalah penyediaan susu untuk anak-anak miskin serta menghidupkan kembali wajib pengabdian di daerah terpencil bagi sarjana dan dokter yang akan mendorong pembangunan kesehatan.

Demikianlah pendapat saya atas hasil penelusuran dan membandingkan visi misi bidang kesehatan yang tertulis antara JKWJK dan PSHR. Orang bilang,"ah, ini kan hanya janji politik. Yang penting kan bagaimana pelaksanaannya". Memang benar, sebuah ide akan bernilai ketika dilaksanakan. Demikian juga visi misi ini hanya sekedar tulisan diatas kertas jika akhirnya tidak dilaksanakan. Namun saya berpendapat bahwa kualitas dan kapasitas seseorang dapat dilihat dari seperti apa gagasaan dan bagaimana menyampaikannya. Dalam konteks inilah, menurut saya menjadi penting untuk menilai, membandingkan dan menguji visi misi calon pemimpin, capres dan cawapres Indonesia.

Pilihan ada ditangan saya, anda dan kita semua, kepada siapa bangsa dan negara ini kita serahkan untuk memimpin. Siapa pun pilihannya, mari saling menghormati dan menghargai. Dan untuk bukti nyata, kita lihat saja siapa yang ditakdirkan Alloh menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kita akan jadi saksi, apakah kinerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih seperti yang ditulis dalam visi misi ini.

Semoga Indonesia lebih baik.

Postingan populer dari blog ini

Pasien Harus Tahu, Beda Pelayanan IGD dan Poliklinik

"Apa sih susahnya dilayani dulu, administrasi belakangan. RS tidak peduli pasien miskin"
"RS tempatnya pelayanan bukan tempatnya prosedur"
"Birokrasi RS emang berbeli belit. Ribet deh"

Sudah biasa kan menemui komentar seperti diatas. Demikian juga komentar publik terhadap kejadian Naila yang meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan medis kemarin. Dari catatan saya berdasarkan klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit, didapatkan penjelasan bahwa semestinya Naila dirujuk ke IGD, bukan ke Poliklinik. Dari penelusuran saya, ternyata banyak orang belum mengerti bagaimana standar dan prosedur pelayanan di IGD dengan Poliklinik. Padahal sebagai pengguna rumah sakit, kita harus tahu; kapan saatnya ke Poliklinik, kapan mestinya ke IGD. Yuks, kita bahas!

Secara prinsip, prioritas pelayanan medis terhadap pasien didasarkan kepada kondisi dan indikasi medis. Dari sifat kesegeraan penanganan terdapat pasien emergensi dan elektif. Dikatakan pasien emergensi ketik…

Meluruskan Persepsi Salah Atas Cuti Hamil dan Dokter Internship

Siapa yang tak berempati ketika melihat wanita hamil tua yang susah payah mengangkat badan atau berjalan? Melihat wanita hamil dengan segala susah payahnya akan mengingatkan kita pada Ibu yang melahirkan kita atau isteri yang melahirkan anak-anak buah hati kita. Teramat sangat manusiawi jika kita menaruh empati kepada wanita-wanita hamil.

Sebuah tulisan berisi empati terhadap dokter internsip yang sedang hamil tua (konon) ditulis oleh seorang dokter beredar luas. Rasa empati terhadap dokter internsip yang hamil 8 bulan itu bagus sekali. Karena (sekali lagi), setiap kita memang seharusnya berempati. Tetapi rasa empati jangan sampai menghalangi kita bersikap obyektif terhadap program internsip. Rasa empati juga tidak boleh membuat kita mencampuradukan sesuatu hal sehingga mengambil kesimpulan yang tidak tepat.

Dalam hal ini, tulisan tersebut menyimpulkan secara sederhana bahwa karena tidak ada cuti hamil bagi dokter internsip maka program internsip tidak manusiawi. Kesimpulan sederhana i…

SD Anak Saya Mendadak Berubah Menjadi Madrasah

Ujian Nasional kembali dirundung persoalan yang tak kunjung usai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Ujian Nasional menuai pro dan kontra disebabkan permasalahannya yang tak pernah diselesaikan. Hal ini kembali membangkitkan pertanyaan; apa yang terjadi dengan bangsa ini? Mengapa urusan Ujian Nasional saja begitu menyedot energi bangsa ini? Bukankah masih banyak urusan pendidikan yang lebih urgen dan penting?

Tak sedikit anak yang putus sekolah karena orang tuanya miskin. Masih banyak anak Indonesia yang tak mengenyam pendidikan dasar 9 tahun karena harus membantu mencari nafkah. Masih bertebaran bangunan dan sarana sekolah yang rusak tak segera diperbaiki. Bisa jadi ribuan Guru honorer tak juga diangkat sebagai guru tetap atau PNS meski sudah berpuluh tahun mengabdi. Anggaran pendidikan 25 persen dari APBN atau sekitar Rp 300 Trilyun seakan menjadi kutukan bagi negeri ini. Karena anggaran berlimpah itu, tak juga menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan Indonesia.

Bicara pendidikan Indo…