Langsung ke konten utama

Tantangan Menghadang Tenaga Humas Pemerintah

Pemerintah sedang melakukan seleksi 100 orang Tenaga Humas Pemerintah (THP) sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. THP direkrut dari Pegawai Negeri Sipil dan swasta dengan kriteria tertentu. Dengan masa kerja dua tahun dan fasilitas tunjangan kinerja tingkat 14 (setingkat eselon II) bagi PNS dan gaji sekitar Rp 20 juta bagi non PNS, THP diharapkan mampu mendorong kecepatan, kohesivitas dan integrasi komunikasi Pemerintah. Melalui halaman Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyatakan THP sebagai breakthrough agar terdapat integrasi, kekompakan dan efektifitas komunikasi lembaga Pemerintah.

Sebagai sebuah upaya terobosan, THP patut diapresiasi. Seperti kasat mata bisa terlihat, Pemerintah kedodoran melakukan komunikasi publik atas program dan kinerjanya. Masalah komunikasi publik dan penyampaian informasi ini coba diatasi dengan narasi tunggal yang diproduksi oleh Kominfo sebagaimana ditetapkan dalam Inpres 9/2015 tersebut. Dan sebagai bagian dari program Goverment Public Relations (GPR), Kominfo melakukan perekrutan 100 orang THP ini. Dengan persyaratan umum dan persyaratan kompetensi cukup ketat, kita berasumsi THP akan diisi oleh tenaga-tenaga humas yang berkompetensi tinggi dan profesional.

Seorang kolega bercerita pengalaman menjadi konsultan kehumasan di Kementerian/Lembaga. Perusahaanya sudah beberapa kali menangani tugas kehumasan Kementerian/Lembaga. Menurut pengalamannya, ia dan tim membutuhkan waktu 1 tahun hingga strategi komunikasinya bisa berjalan dan menyatu dengan humas Kementerian/Lembaga tersebut. Itu pengalaman perusahaan konsultan kehumasan. Belajar dari pengalaman ini, terbayang tantangan THP yang akan ditempatkan masing-masing dua orang di setiap di Kementerian untuk masa tugas dua tahun ini.



Ada lima profil pekerjaan THP yaitu dukungan menteri, koordinasi komunikasi, pengelolaan isu, pengelolaan komunikasi dan pengelolaan media. Melihat beban dan tanggung jawabnya, aspek substansi Kementerian akan menjadi tantangan pertama. Setiap Kementerian memiliki ruang lingkup tugas yang besar besar dan kompleks terutama Kementerian yang mengurusi langsung hajat hidup rakyat. Kementerian juga mempunyai program kerja yang banyak dengan berbagai keruwetan masalahnya. Hal ini membutuhkan THP yang mempunyai kompetensi bukan semata-mata ahli komunikasi, tetapi yang mengerti urusan teknis kementerian sehingga mampu menganalisa dan mengomunikasikan secara tepat kepada masyarakat.

Mesin birokasi berjalan mengikuti mekanisme, aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang lama. Demikian pula dalam urusan kehumasan, di berbagai kementerian telah memiliki struktur organisasi di berbagai tingkatan dari level eselon II hingga eselon IV. Tidak hanya langsung dibawah Menteri atau Sekretariat Jenderal, tetapi juga pada tingkat Eselon I seperti Direktorat Jenderal dan Badan. Koordinasi masing-masing tingkat organisasi kehumasan di Kementerian ini ditopang dengan manajemen administrasi. Inilah tantangan kedua THP, aspek struktural dan adminstratif. Dalam hal koordinasi komunikasi dan pengelolaan isu strategis misalnya, THP tentu tidak dapat hanya mengandalkan isu yang berhembus dari eksternal, melainkan mendapatkannya secara mendalam dari internal organisasi.

Sesungguhnya banyak Kementerian yang telah memiliki kehumasan yang cukup mumpuni. Kehumasan mereka telah mereformasi diri baik SDM, budaya dan program kerjanya. Proses reformasi ini terus menginternalisasi menyusup ke dalam budaya kerja birokrasi Kementerian. Hadirnya THP diluar struktur birokrasi dengan mekanisme, prosedur dan keluaran kinerja yang berbeda tentu akan mengubah internalisasi dan budaya kerja kehumasan Pemerintah yang telah berjalan di Kementerian. Tantangan mampu menyatu pada budaya kerja ini tentu saja bukan mudah bagi THP yang notabene orang asing di Kementerian.

Kementerian memiliki banyak sekali pegawai dan pejabat dengan latar belakang pendidikan, budaya dan pola pikir berbeda. Meskipun tugas utamanya adalah dukungan menteri dan koordinasi komunikasi, kesuksesan THP ditentukan bagaimana mereka mampu bergaul dan menjalin komunikasi tanpa jarak dengan pejabat dan pegawai di bawah Menteri. Secara sosilogis, THP harus diterima dan menjadi bagian dari lingkungan Kementerian.

Terakhir aspek psikologis menjadi tantangan tersendiri bagi THP. Setiap hari THP akan berinteraksi dengan Menteri dan para pejabat yang punya segudang pengalaman teknis di Kementerian. Apalagi satu diantara 2 orang THP adalah pegawai PNS Kementerian tersebut. Dengan kedudukan dan tugas THP yang setingkat eselon II, tentu tidak mudah bagi THP berkoordinasi dengan Pejabat yang sebenarnya atasannya itu. Demikian juga beban psikologis yang tidak ringan mengemban tugas dukungan Menteri yang mengharuskan THP berkomunikasi intensif kepada Menteri dan Pejabat Eselon I lain. Disisi lain, fasilitas dan gaji THP yang jauh lebih besar dibandingkan pejabat struktural dan pegawai kehumasan Kementerian akan menjadi kerikil hubungan kerja baik.

Sesungguhnya antar kehumasan Kementerian/Lembaga sudah memiliki mekanisme koordinasi melalui Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dengen kepengurusan dibawah pembinaan Kominfo. Diakui Bakohumas tidak berjalan baik selama ini, tetapi akan lebih sistematis dan berkesinambungan jika meningkatkan kapasitas Bakohumas. Kedudukan, kewenangan dan fasilitas yang diberikan THP bisa jadi lebih maksimal hasilnya jika diberikan kepada Humas Pemerintah saat ini. Alih-alih memaksimalkan struktur kehumasan dan meningkatkan kapasitas SDM Kehumasan yang sudah ada, Kominfo memilih cara berbeda melalui THP ini. Kita berharap THP bisa benar-benar menjadi upaya terobosan sistemik dan berkesinambungan bagi kehumasan Pemerintah. Bukan terobosan instan yang menjadi justru masalah baru kehumasan Pemerintah.

Postingan populer dari blog ini

Pasien Harus Tahu, Beda Pelayanan IGD dan Poliklinik

"Apa sih susahnya dilayani dulu, administrasi belakangan. RS tidak peduli pasien miskin"
"RS tempatnya pelayanan bukan tempatnya prosedur"
"Birokrasi RS emang berbeli belit. Ribet deh"

Sudah biasa kan menemui komentar seperti diatas. Demikian juga komentar publik terhadap kejadian Naila yang meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan medis kemarin. Dari catatan saya berdasarkan klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit, didapatkan penjelasan bahwa semestinya Naila dirujuk ke IGD, bukan ke Poliklinik. Dari penelusuran saya, ternyata banyak orang belum mengerti bagaimana standar dan prosedur pelayanan di IGD dengan Poliklinik. Padahal sebagai pengguna rumah sakit, kita harus tahu; kapan saatnya ke Poliklinik, kapan mestinya ke IGD. Yuks, kita bahas!

Secara prinsip, prioritas pelayanan medis terhadap pasien didasarkan kepada kondisi dan indikasi medis. Dari sifat kesegeraan penanganan terdapat pasien emergensi dan elektif. Dikatakan pasien emergensi ketik…

Meluruskan Persepsi Salah Atas Cuti Hamil dan Dokter Internship

Siapa yang tak berempati ketika melihat wanita hamil tua yang susah payah mengangkat badan atau berjalan? Melihat wanita hamil dengan segala susah payahnya akan mengingatkan kita pada Ibu yang melahirkan kita atau isteri yang melahirkan anak-anak buah hati kita. Teramat sangat manusiawi jika kita menaruh empati kepada wanita-wanita hamil.

Sebuah tulisan berisi empati terhadap dokter internsip yang sedang hamil tua (konon) ditulis oleh seorang dokter beredar luas. Rasa empati terhadap dokter internsip yang hamil 8 bulan itu bagus sekali. Karena (sekali lagi), setiap kita memang seharusnya berempati. Tetapi rasa empati jangan sampai menghalangi kita bersikap obyektif terhadap program internsip. Rasa empati juga tidak boleh membuat kita mencampuradukan sesuatu hal sehingga mengambil kesimpulan yang tidak tepat.

Dalam hal ini, tulisan tersebut menyimpulkan secara sederhana bahwa karena tidak ada cuti hamil bagi dokter internsip maka program internsip tidak manusiawi. Kesimpulan sederhana i…

Boleh Saja Rumah Sakit Meminta Uang Muka, Asal...

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Substansi norma ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit.

Dalam kesempatan ini, saya mengajak Saudara memahami makna dari aturan tersebut. Kenapa demikian? Karena masih banyak kesimpangsiuran pemberitaan yang cenderung tidak obyektif dan melenceng dari fakta. Bisa jadi hal ini disebabkan kesalahpahaman dan ketidakmengertian. Pertama yang akan kita bahas adalah keadaan darurat atau kegawatdaruratan. Secara terminologi 2 kata ini berbeda, namun substansinya sama. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Mari kita perhatikan dengan seksama kalimat diatas. Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa pelayan…