Langsung ke konten utama

Tamu Istimewa Tenaga Humas Pemerintah

Ada tamu istimewa datang ke Puskom Publik, Rabu (23/12) kemarin. Mereka, 3 orang Tenaga Humas Pemerintah (THP) dengan diantar seorang staf Kominfo. Maksud kedatangannya untuk memperoleh informasi mendalam kehumasan yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan.
Kami terbuka dengan kunjungan THP ini, semua Bidang di Puskom Publik hadir untuk memberikan informasi atau menjawab pertanyaan mereka. Selain diskusi, kami mengantar mereka melakukan kunjungan di setiap ruang kerja Puskom Publik.

Dari 3 orang THP yang hadir ini, 2 orang berlatar belakang wartawan dan 1 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Sepintas, mereka orang-orang dengan kapasitas personal dan kehumasan baik. Pantaslah, mereka 3 orang dari 47 orang yang diseleksi dari 1.779 pelamar THP. Awalnya ditargetkan 100 orang, tetapi yg lolos dari Tim Seleksi hanya 47 orang.

THP nanti ditempatkan pada setiap Kementerian dengan menempel Menteri. Kedudukan eselon II dan melaporkan tugasnya kepada Menteri teknis dan Menkominfo. Konon, THP akan mendapatkan tunjangan Rp 15 juta - Rp 20 juta untuk masa kerja 2 tahun.

Dari penjelasan seorang THP, kami dapatkan informasi bahwa THP bertugas memadupadankan kebijakan Pemerintah dengan Publik. Juga melakukan narasi tinggal informasi publik. Perlu diketahui, bahwa di lingkungan Pemerintah sudah ada Bakohumas yang dapat berfungsi seperti THP ini. Namun, sepertinya Kominfo lebih memilih merekrut tenaga-tenaga baru.

Sekitar 4 jam, saya melayani diskusi dan menemani 3 orang THP ini. Saya percaya kapasitas mereka. Tetapi saya ingatkan kepada mereka akan besarnya tantangan tugas sebagai Tenaga Humas Pemerintah ketika nanti ditempatkan di Kementerian.

Selamat datang THP. Semoga harapan Kominfo atas THP, dapat kalian tunaikan dengan baik.

Postingan populer dari blog ini

Pasien Harus Tahu, Beda Pelayanan IGD dan Poliklinik

"Apa sih susahnya dilayani dulu, administrasi belakangan. RS tidak peduli pasien miskin"
"RS tempatnya pelayanan bukan tempatnya prosedur"
"Birokrasi RS emang berbeli belit. Ribet deh"

Sudah biasa kan menemui komentar seperti diatas. Demikian juga komentar publik terhadap kejadian Naila yang meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan medis kemarin. Dari catatan saya berdasarkan klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit, didapatkan penjelasan bahwa semestinya Naila dirujuk ke IGD, bukan ke Poliklinik. Dari penelusuran saya, ternyata banyak orang belum mengerti bagaimana standar dan prosedur pelayanan di IGD dengan Poliklinik. Padahal sebagai pengguna rumah sakit, kita harus tahu; kapan saatnya ke Poliklinik, kapan mestinya ke IGD. Yuks, kita bahas!

Secara prinsip, prioritas pelayanan medis terhadap pasien didasarkan kepada kondisi dan indikasi medis. Dari sifat kesegeraan penanganan terdapat pasien emergensi dan elektif. Dikatakan pasien emergensi ketik…

Meluruskan Persepsi Salah Atas Cuti Hamil dan Dokter Internship

Siapa yang tak berempati ketika melihat wanita hamil tua yang susah payah mengangkat badan atau berjalan? Melihat wanita hamil dengan segala susah payahnya akan mengingatkan kita pada Ibu yang melahirkan kita atau isteri yang melahirkan anak-anak buah hati kita. Teramat sangat manusiawi jika kita menaruh empati kepada wanita-wanita hamil.

Sebuah tulisan berisi empati terhadap dokter internsip yang sedang hamil tua (konon) ditulis oleh seorang dokter beredar luas. Rasa empati terhadap dokter internsip yang hamil 8 bulan itu bagus sekali. Karena (sekali lagi), setiap kita memang seharusnya berempati. Tetapi rasa empati jangan sampai menghalangi kita bersikap obyektif terhadap program internsip. Rasa empati juga tidak boleh membuat kita mencampuradukan sesuatu hal sehingga mengambil kesimpulan yang tidak tepat.

Dalam hal ini, tulisan tersebut menyimpulkan secara sederhana bahwa karena tidak ada cuti hamil bagi dokter internsip maka program internsip tidak manusiawi. Kesimpulan sederhana i…

Boleh Saja Rumah Sakit Meminta Uang Muka, Asal...

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Substansi norma ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit.

Dalam kesempatan ini, saya mengajak Saudara memahami makna dari aturan tersebut. Kenapa demikian? Karena masih banyak kesimpangsiuran pemberitaan yang cenderung tidak obyektif dan melenceng dari fakta. Bisa jadi hal ini disebabkan kesalahpahaman dan ketidakmengertian. Pertama yang akan kita bahas adalah keadaan darurat atau kegawatdaruratan. Secara terminologi 2 kata ini berbeda, namun substansinya sama. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Mari kita perhatikan dengan seksama kalimat diatas. Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa pelayan…