Tanggung Jawab Hukum Menurut UU Ketenagakerjaan Jika Dokter Mogok Kerja

Aksi mogok kerja telah menjadi pilihan dalam penyampaian pendapat dan aspirasi, tak terkecuali dokter. Masih sangat hangat, bagaimana beredar melalui media sosial seperti facebook, twitter, grup dan BBM kutipan dari pernyataan candaan Menkes "Kalau Mogok, Kalian (Dokter) akan Saya Bunuh Pelan-Pelan"

Pertanyaannya, bagaimana pandangan hukum terhadap dokter yang melakukan mogok kerja? Saya ingin mengutip hal-hal mogok kerja dari sudut pandang dilihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat kerjaan. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat kerja/serikat buruh (SP/SB) dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pekerja/buruh dan atau SP/SB yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.

Sebelum melakukan mogok kerja,  pekerja/buruh dan SP/SB wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
a.     Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b.     Tempat mogok kerja;
c.     Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja dan
d.    Tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris SP/SB sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak memenuhi syarat pemberitahuan tersebut diatas maka mogok kerja yang tidak sah. Dan bila mogok kerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan & peraturan UU siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh untuk menggunakan hak mogoknya.

Sering menjadi perdebatan, apakah rumah sakit berikut tenaga kesehatan didalamnya termasuk dokter dapat diberlakukan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini? Pada prinsipnya, sepanjang tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang tersendiri, maka Undang-Undang dapat berlaku umum, termasuk UU Ketenagakerjaan terhadap dokter. Agar lebih jelas mari kita cermati  definisi Perusahaan sebagaimana dimaksud UU Ketenagakerjaan.

Dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa  perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik Badan Hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan juga bisa disebut usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan demikian, Rumah Sakit baik publik maupun privat, milik pemerintah maupun swasta, dapat dimaknai terikat dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lalu bagaimana dengan dokter yang melakukan mogok kerja? Dalam konteks UU Ketenagakerjaan, Dokter bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum yaitu Rumah Sakit. Berdasarkan Pasal 139 UU Ketenagakerjaan, pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan  yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur tentang mogok kerja, apabila dokter melakukan mogok kerja namun syarat dan tahapannya tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan maka para dokter dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum. Hal ini disebabkab Rumah Sakit merupakan institusi yang menyelenggarakan kepentingan umum berupa pelayanan kesehatan masyarakat yang didalamnya sangat mengutamakan keselamatan pasien/orang lain.

Read More

Dilarang Demonstrasi di Rumah Sakit

Beberapa hari lalu terbaca di media massa, ratusan pegawai sebuah rumah sakit melakukan demonstrasi kepada manajemen. Berita unjuk rasa yang dilakukan puluhan perawat rumah sakit juga terpampang di koran beberapa waktu sebelumnya. Demonstrasi yang dilakukan civitas hospitalia ini tentu saja mengganggu pelayanan kepada pasien. Rupanya demonstrasi atau unjuk rasa sebagai bentuk menyatakan pendapat di muka umum telah menjalar ke dalam wilayah dimana orang sakit mendapatkan perawatan dan upaya penyembuhan.

Adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan beerserikatdan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Namun demikian harus disadari, kebebasan penyampaian pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan dibatasi oleh hak orang lain atas rasa damai, aman dan tertib. Sebagaimana norma yang sering kita dengar bahwa hak yang dapat kita ambil dibatasi oleh kewajiban yang harus dilaksanakan. Penyampaian pendapat di muka umum dalam berbagai bentuknya sebagai wujud demokrasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai tatanan bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini sejalan dengan klausul Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dimana dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiaporang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan olehundang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagimoralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bagaimana sebenarnya pengaturan demonstrasi di negara Indonesia ini? Bolehkah rumah sakit dijadikan tempat unjuk rasa? Indonesia telah memilki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Didalam UU ini diantaranya diatur bentuk penyampaian pendapat di muka umum yaitu demonstrasi atau unjuk rasa, rapat umum, pawai dan atau mimbar bebas.

Yang menarik, dalam Pasal 9 ayat (2)Undang-Undang 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dalam berbagai bentuknya tersebut dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat. Jadi, rumah sakit menjadi daerah terlarang untuk dilakukan demonstrasi/unjuk rasa, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

Larangan demo atau unjuk rasa di Rumah Sakit tentu saja bukan bentuk pengekangan terhadap hak asasi manusia, melainkan perlindungan hukum, penghormatan hak orang lain dan menjunjung tinggi ketertiban terutama bagi pasien dan masyarakat umum pengunjung rumah sakit. Karena bagaimana pun kepentingan dan keselamatan pasien harus lebih diutamakan. Aspirasi dan penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui saluran dan mekanisme yang telah diatur. Atau juga dengan cara lain yang sah tanpa menganggu pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Dialog untuk mencari solusi dengan melibatkan stake holder yang berkepentingan adalah cara yang lebih utama dan elegan mengatasi permasalahan.

Hindari sejauh-jauhnya demonstrasi apalagi mogok kerja di rumah sakit, karena pasti mengganggu pelayanan pasien dan merusak citra rumah sakit.

Read More