Pengalaman Antar Pasien JKN Gawat Darurat di RS Persahabatan

Saya ingin menutup hari ini dengan sebuah cerita pengalaman sendiri malam ini.

Menjelang waktu isya, saya mandi. Tengah bersampo ria bersihkan kepala dari sisa cukuran rambut, terdengar ketukan suara pintu kamar mandi. Terdengar suara istri mengabari bahwa ada tetangga sakit, mohon segera selesaikan mandi dan menolong tetangga yang sakit. Begitu informasi dan saran istri.

Bergegas selesaikan mandi, ganti baju dan menuju rumah tetangga di belakang rumah. Sebelum keluar sempat menyambar kunci mobil. Sesampai di rumahnya, nampak Pak Amir, tetangga saya, duduk di kasur yang tergelar di lantai dengan nafas tersengal-sengal. Nampak isterinya kebingungan. Ada juga Pak Nali, tetangga saya yang lain.
Dari isterinya mendapat informasi, jika suaminya sulit nafas dan dada sesak. Terlihat benar rauh wajah kesakitan pak Amir. Diputuskan membawa Pak Amir ke rumah sakit, saya membawanya bersama Pak Nali. Sebelum berangkat, saya memastikan bahwa Pak Nali membawa kartu JKN pak Amir.

Ditengah jalan, Pak Nali mengatakan biasanya orang-orang di wilayah kami di Klender peserta JKN dibawa ke RS Budiasih. Dikihat dari jarak dan kondisi pak Amir yang sulit dan sesak bernafas, saya putuskan membawa ke IGD RS Persahabatan. Pak Nali menyetujui, terserah saya katanya. Sepengetahuan dan keyakinan saya menguatkan bahwa dalam keadaan darurat pasien JKN bisa langsung ke RS terdekat.

Mobil saya pacu sekencang mungkin. Sesekali menyorot lampu jauh dan klakson. Juga lampu riting kanan kiri dinyalakan kedap kedip, bermaksud memberikan tanda darurat. Di tengah jalan sempat sangat khawatir. Terdengar nafas cepat dan tersengal pak Amir, berikut rintihan kesakitan, kami terkenal kemacetan panjang di depan penjara cipinang. Biang keroknya rentetan pada kereta Listrik Jakarta - Bekasi (PP).

Setelah lebih dari 30 menit, sampailah di RS Persahabatan. Ternyata saya salah jalan menuju IGD. Untunglah, Satpam sigap membuka portal ketika saya katakan membawa pasien emergensi. Pak Satpam pula bergegas mengambil tempat tidur untuk membaringkan pasien. Bahkan ada juga seseorang, sepertinya Satpam juga yang sudah berganti baju pulang, ikut membantu menurunkan pasien. Setelah pasien turun saya memarkir mobil, sebelum menyusul ke ruang triase.

Sampai di Ruang triase, nampak perawat sedang memeriksa seorang pasien. Di belakang nampak juga seorang pasien diatas kursi roda antri diperiksa. Saya memberi tahu perawat agar mendahulukan pasien yang saya bawa karena kondisinya yang terlihat semakin kesakitan. Saya khawatir tidak tertolong. Syukurlah, perawat mengerti. Segera mengukur tensi dan bertanya riwayat sakit.

Sementara itu, Pak Nali juga telah mendaftarkan pasien pak Amir dengan status pasien JKN. Saya Tanya Pak Nali, apakah berhasil daftar dengan JKN? Dipersulit? Pak Nali mengatakan lancar. Syukurlah.

Tak berapa lama, triage selesai. Kami bersama perawat mendorong tempat tidur ke ruang observasi. Setelah menunggu 15 menit, dilakukan pemeriksaan sepertinya rekam jantung oleh perawat laki-laki. Saya bertanya dugaan sakitnya. Perawat mengatakan untuk Sementara patut diduga susah nafas dan Sakit sesaknya dari jantung. Perawat itu menuju ke nurse station menemui dokter. Tak berapa lama, dokter memanggil Keluarga pak Amir. Karena hanya ada saya sebagai tetangga, dokter bertanya beberapa hal termasuk status pasien apakah JKN. Saya mengiyakan. Setelah itu, dokter memberikan 4 butir pil dan harus segera diminum. Saya tak sempat bertanya guna pil itu, dengan Pak Nali saya berusaha membantu pak Amir minum obat.
Sekitar 2 jam menungg, isteri pak Amir datang untuk gantian menunggu. Saya pun pamit. Masih sempat saya lihat seorang dokter dan perawat melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada Pak Amir, sebelum saya beranjak keluar ruang observasi.

Di akhir cerita ini, saya ingin memberi catatan. Terima kasih kepada RS Persahabatan dengan pelayanan IGD yang lebih baik daripada saat pelayanan kepada isteri dan putri saya beberapa waktu lalu (sudah lama sih). Satpam yang tanggap dan membantu. Untuk pasien dengan status JKN, yang konon dipersulit dan lama ditangani, malam ini tidak saya alami ketika antar tetangga ke RS Persahabatan. Sedikit antri dilayani wajar, karena pasien IGD memang banyak. Sekali lagi, terima kasih RS Persahabatan dengan pelayanan lebih baik.

Catatan kedua, bagi peserta JKN jangan sungkan dan segera bawa ke IGD Rumah Sakit terdekat jika menganggap benar pasien keadaan gawat darurat. Abaikan prosedur rujukan berjenjang jika kondisi pasien harus diselamatkan. Meskipun yang tahu kondisi pasien benar-benar gawat darurat adalah dokter/rumah sakit.
Lekas sembuh Pak Amir, maaf tidak bisa menemani lebih lama. Semoga dimudahkan, dan dilayani baik oleh RS Persahabatan.

Read More

Benarkah JKN dan INA CBGs Merugikan Dokter dan Pasien?

Sebuah keluhan lama tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau awam lebih mengenal dengan BPJS Kesehatan yang dimuat DIB Online. Keluhan itu ditujukan (mention) untuk menjadi perhatian kepada saya oleh mba Silly, pendiri @Blood4LifeID.

Berikut kutipan tulisan keluhan itu :

Ini bukan tulisan saya, ini adalah tulisan seorang sejawat SpOG yg bertugas di RSUD dr. Soetomo (PPK III)
Akhirnya, yang saya takutkan terjadi juga. Saya ‘harus’ bertemu dengan pasien BPJS, yang ternyata adalah istri dari seorang teman sejawat dokter umum.
Pasien primigravida, datang jam setengah empat sore ke UGD dengan keluhan ketuban pecah dan letak lintang. Pasien tidak pernah ANC di saya. Setelah dihitung, usia kehamilannya masih sekitar 35 minggu. ANC terakhir adalah sebulan yang lalu di SpOG yang lain. Dari anamnesis, ternyata si pasien punya riwayat gula darah tinggi. Itu saja yang bisa saya gali (sungguh hal tidak menyenangkan bagi seorang SpOG bila ‘kedatangan” pasien yang tidak pernah ANC kepadanya ok harus meraba2 masalah pada pasien).
Dan episode berikutnya, adalah episode2 yang harus membuat saya menangis tak terperikan dalam hati. Pasien saya rencanakan SC cito. Pertanyaan yang pedih ketika dokter jaga menghubungi saya,”dokter mau mengerjakan pasien BPJS?”. Pedih, karena semua sejawat SpOG pasti tahu nominal biaya paket SC. Sekitar 3-4 juta. Itu total Jenderal, sudah termasuk sewa OK, obat bius, benang benang jahit, perawatan di ruangan, infus dan obat di ruangan. Lalu berapa honor yang harus diterima seorang SpOG? Tergantung. Yah, tergantung sisa hal2 di atas. Bisa saja cuma 60 ribu seperti yang pernah dialami sejawat saya.
Tapi, bukan itu yang membuat saya pedih. Toh, selama ini, kami para dokter sudah biasa mendiskon pasien, menggratiskan pasien dll. Yang membuat pedih adalah pertanyaan itu. Ini soal hati nurani. Apa mungkin saya menjawab tidak???
Pedih berikutnya, adalah ketika saya harus menunggu satu jam lebih untuk mendapatkan kepastian jadi tidaknya pasien ini operasi. Katanya, masih menunggu proses administrasi BPJS yang katanya online nya sedang lemot. Dan benar2 hati saya harus deg2an bercampur pedih itu tadi. Mau menunggu sampai kapan.Sampai jadi kasus kasep? Sementara urusan administrasi bukan wewenang kami para dokter.
Setelah dengan sedikit pemaksaan, pasien akhirnya bisa sampai di kamar operasi. Lagi2 saya harus pedih. Berdua dengan sejawat anestesi, kami harus berhemat luar biasa. Saya sibuk berhemat benang, dan dia sibuk memilihkan obat bius yang murah meriah. Aduhai, operasi yang sama sekali tidak indah buat saya….

Selesaikah pedih saya? Ternyata belum. Pasca operasi, saya dihubungi apotek. “Dok maaf, obat nyeri nya tidak ditanggung, obat untuk mobilitas usus juga tidak ditanggung,” hiks….Apakah kami para dokter ini jadi dipaksa bekerja di bawah standar oleh pemerintah? Dan, saya pun ikut merasakan betapa pasien masih merasakan kesakitan pasca SC. Sungguh, maaf, ini bukan salah kita, pasien ku sayang…. (http://dib-online.org/maaf-ini-bukan-salah-kita/)

Pertama, semoga saja Ibu dan Anaknya selamat dan sehat setelah proses SC hingga kini. Kedua, semoga saja, Dokter Obgyn yang menolong persalinan diberkahi oleh Alloh dengan kecukupan rezeki dan kesehatan. Ketiga, semoga RS Soetomo terus tegak menjalankan tugasnya dalam melayani kesehatan masyarakat.

Sesungguhnya ini cerita lama, ini keluhan yang ditulis tanggal 11 Januari 2014, diawal diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional. Jika boleh bernostalgia, saat itu suara-suara kencang menyuarakan rumah sakit bakal bangkrut karena berlakunya JKN dengan tariff INA-CBGs. Dan diberbagai tulisan saya sebelumnya telah saya sampaikan bahwa faktanya rumah sakit tidak bangkrut. Sebaliknya rumah sakit mengalami surplus balance, alias lebih dari untung jika dibandingkan dengan tariff rumah sakit sebelumnya.

Bukti nyata adalah tidak ada rumah sakit yang menerima pasien JKN saat ini gulung tikar. Bahkan di media massa tidak ada lagi pemberitaan yang mengangkat suara rumah sakit bangkrut atau keluhan dokter yang rugi akibat tariff INA CBGs. Sesungguhnya tidak begitu relevan masalah yang terjadi di awal sekali berlakunya JKN (Januari) tapi direspon atau dijawab saat ini.

Namun untuk keseimbangan dan penyajian fakta sekaligus pembelajaran, tidak berlebihan saya merespon tulisan tersebut dengan beberapa fakta-fakta sebagai berikut:

1. Faktanya, 96 persen Rumah Sakit penerimaannya mengalami surplus dihitung dari ratio klaim tarif INA-CBG yang ditagihkan ke BPJS dengan tarif RS. Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa 96 persen RS dengan tariff INA CBGs dibandingkan dengan tariff lama/sebelumnya. Coba bayangkan, jika total penerimaan dengan tariff INA CBGs sama dengan tariff RS sebelumnya saja sudah disebut UNTUNG, ini faktanya 96 persen RS total klaim penerimaaannya mengalami kelebihan diatas tariff RS. Ini bukan lagi untung, tetapi BONUS. Pertanyaannya, jika RS-nya saja “bonus” surplus, apakah tenaga medisnya bakal rugi?


2.  Tujuan penggunaan tarif paket INA-CBG dalam JKN adalah untuk mendorong efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. INA CBGs itu cost effective system. Jika penangan kuratif dan rehabilitative dari sekelompok diagnose penyakit pasien mengakibatkan biaya lebih besar dari tariff INA CBGs (rugi), bisa terjadi beberapa kemungkinan :
   
   
   
   • Kebiasaan terapi dan perawatan yang dilakukan dokter tidak cost effective
   
   
   • Telah terjadi over treatment terhadap pasien. Alias standar pelayanan tidak standar.
   
   
   • Terjadi kesalahan teknis misalnya, salah input kode INA CBGs, rekam medis tidak lengkap, dll
   
   
   • Penentuan severity level yang tidak tepat sehingga tariff INA CBGs perlu diperbaiki.
   
   
   
   


3. Faktanya, banyak kebiasaan dokter yang tidak cost efective yang perlu diperbaiki. Misalnya untuk kasus untuk SC diatas, saya kutipkan jawaban teknis seorang Dokter Obgyn dan pakar INA CBGs dari RS Kariyadi Semarang sebagai berikut :
   
   
   
   • Kasus SC merupakan kasus yang “unik”. Status pasien sulit diprediksi. Dalam kondisi normal pun bisa mendadak tidak stabil. Demikian juga dalam kasus pasien tidak ANC pun, ternyata bisa jadi bisa dalam kondisi normal. Sehingga biasanya, pasien SC dikondisikan dalam keadaan kegawatdaruratan.
   
   
   • Lama rawat SC tanpa komplikasi umumnya hanya 4 hari atau 3 hari. Kalau di rawat di kelas 3 kita tinggal hitung biaya akomodasi di klas 3 yang tidak mahal. Rata-rata rawat inap kelas 3 Rp 100 ribu per hari. Antibiotik yang diberikan cukup sekali pemberian dengan obat generik generasi pertama yang harganya tidak lebih dari Rp 25 ribu. Tidak perlu diberikan antibiotik oral. Obat nyeri generik juga sangat murah dan mutunya bail dengan menggunakan formularium nasional yang sudah terbukti mempunyai bukti ilmiah yang kuat. Demikian juga anesthesi regional biaya tidak lebih dari Rp 100 ribu. Terhadap penggunaan obat motilitas usus, itu belum terbukti ilmiah harus selalu digunakan. Dengan uraian ini, maka kasus SC tanpa komplikasi biasanya menghabiskan biaya medis sekitar Rp 2 juta.
   
   
   • Jika kasus SC dengan komplikasi bisa dilihat seberapa severity levelnya. Biasaya kenaikan tarifnya 20% sd 30% setiap levelnya. Misalnya saja bayinya mengalami Berat Badan Rendah (BBLR), semestinya sang bayi dikenakan tariff berbeda sehingga RS memasukan input kode INA CBGS lagi, sehingga totalnya lebih dari Rp 4 juta.
   
   
   • Faktanya setelah 7 bulan JKN dijalankan, justru Cost Recoveru Rate RS meningkat.
   
   
   
   


4. Kebiasaan JKN kebiasaan Rumah Sakit/Dokter tidak berubah dari fee for service system menjadi prospective payment system. Contohnya dalam kasus diatas, dimana dokter Obyen bisa mendapat honor “cuma 60 ribu” per pasien. Ini cara berfikir dan perilaku yang tidak tepat dalam system paket INA CBGs. Karena sesungguhnya, dengan INA CBGs, jasa layanan diambil dari selisih total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Tidak hitung per pasien sebagaimana dalam fee for service system yang selama ini dilakukan.


5. Dalam system INA CBGs, istilah “obat ini tidak ditanggung, obat itu ditanggung” tidak sepenuhnya tepat. Penghitungan tariff INA CBGs dihitung secara paket berdasarkan output. Dokter Obgyn dan ahli INA CBGs tadi memberikan analogi sederhana begini. Misalnya sebuah masakan nasi goreng seharga Rp 15 ribu. Meskipun pelanggan meminta garamnya dikurangi, lebih pedas, telur ceplok atau dadar maka harganya tetap sama Rp 15 ribu. Kecuali jika minta telornya 2 buah, maka harganya naik karena ini tidak sesuai dengan paket dan standar nasi goreng yang dijual.


6. Kemudian untuk “kasus sirkumsisi (sunat) tarifnya jauh lebih besar dibandingkan tindakan SC” itu terjadi jika pada sirkumsisi yang rawat inap, misalnya komplikasi dengan hemophili. Tetapi untuk sunat ritual yang rawat jalan biaya tidak lebih dari Rp 200 ribu.


7. Pertanyaan penutupnya, mengapa pada awal diberlakukannya JKN banyak dokter menyuarakan bahwa mereka dibayar dengan murah atau rugi? Karena mindset dan kebiasaannya belum berubah tadi, misalnya :
   
   
   
   • Jasa layanan/honor dihitung per pasien/perlayanan, tidak paket.
   
   
   • Biasa menggunakan obat paten, bukan generik atau obat dalam fornas
   
   
   • Tidak punya clinical pathway, atau ada clinical pathway tetapi pelayanan dilakukan sesuai kebiasaan selama ini. Padahal belum tentu sesuai PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran), dan lain-lain . Sehingga jika dokter masih melakukan dengan kebiasaan lama, sedangkan sistemnya menggunakan INA CBGs ya bakal tidak nyambung. Jadi siapa yang mestinya berubah mindset dan perilakunya?
   
   
   
   

Apa yang semestinya dilakukan oleh 4% persen RS tadi menjadi surplus, atau yang 96% RS menjadi semakin cost effective tanpa mengurangi mutu layanan?

• Bangun komonikasi yang baik antara tim dokter denganmanajemen untuk mengurangi variasi pelayanan dan pilih layanan yang paling cost efective dengan membuat dan menjalankan clinical pathway.


• Hilangkan kebiasaan kerjasama yang tidak perlu antara dr juga manajemen untuk mendapatkan keuntungan yang tidak perlu, yang konon bisa dimasukan kategori grativikasi. Masih banyak lagi tugas mulia dan perubahan yang harus dilakukan dr dan manajemen untuk melakukan koreksi biaya di sisi input (perencanaan dan pengadanbarang jasa) dan proses (penggunaan sumber daya obat, alat habis pakai, pemeriksaan penunjang dll)


• Manajemen melakukan efisiensi pada sisi input dan melakukan subsidi silang dari biaya pelayanan lain juga banyak surplusnya.


• RS membayar jasa dokter yang layak dan sesuai dengan kaidah karena total penerimaan RS surplus.

Demikian, semoga bermanfaat.

Read More

Ikut JKN Sekarang, Jangan Tunggu Sampai Sakit

Setiap orang pasti sakit dan kita tak tahu kapan sakit itu datang. Ketika kita ingin berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit harus sudah jelas status pasien; membayar tunai atau menggunakan jaminan kesehatan. Akan lebih mudah dan tenang, jika kita telah memiliki kartu JKN. Prosedur layanan sudah jelas dan biaya pengobatannya pun dipasti ditanggung BPJS Kesehatan sesuai iuran yang dibayarkan.

Bukankah kita bisa mendaftar saat JKN pada saat sakit? Benar bahwa kita bisa mendaftar JKN kapan saja. Namun perlu diingat bahwa kartu JKN berlaku atau bisa digunakan sejak dikeluarkan (tidak berlaku surut). Ini berarti biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit yang timbul sebelum kita memiliki kartu JKN menjadi tanggung jawab pasien/keluarga sendiri. Jika jumlah biaya berobat relatif kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Bagaimana jika sejak awal masuk rumah sakit sudah memerlukan biaya tinggi disebabkan sakit yang sudah parah? Kondisi ini sangat mungkin terjadi kepada siapa saja.

JKN diselenggarakan dengan prinsip gotong royong. Melalui iuran yang dibayarkan setiap bulan, peserta JKN yang sehat membantu peserta yang sedang sakit atau sakit berisiko tinggi. Peserta JKN yang mampu membayar iuran untuk perawatan kesehatan kelas 1 misalnya, akan membantu kelas 2 atau kelas 3. Dengan subsidi silang antar peserta JKN maka standar pelayanan kesehatan yang berprinsip kendali mutu kendali biaya dapat tercapai. Inilah makna gotong royong, nilai kehidupan yang kita junjung dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada tiga jenis iuran JKN yaitu untuk fasilitas pelayanan rawat inap kelas I sebesar Rp 59.500 per bulan per orang, kelas II sebesar Rp 42.500 dan kelas III sebesar Rp 25.500. Penentuan kelas fasilitas pelayanan bergantung pada penghasilan peserta, dan kecocokan fasilitas rumah sakit. Sedangkan khusus bagi orang miskin dan tidak mampu membayar iuran ditanggung Pemerintah, disebut Peserta Bantuan Iuran (PBI). Iuran PBI sebesar Rp 19.225 per orang per bulan untuk fasilitas kelas 3 dibayar oleh Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan peserta PBI yang memenuhi kriteria miskin berjumlah 86,4 juta jiwa.

Seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, ikut JKN sebelum sakit adalah langkah bijak nan cerdas melindungi kesehatan dan keselamatan kita dan keluarga.

Read More